Articles

Perspektif Baru di Banjarmasin: Ada yang bosan dengan demokrasi?

Perspektif Online
14 May 2007

Banjarmasin, terima kasih!

Setelah Surabaya dan Palembang, kali ini Perspektif Baru live sukses di Banjarmasin.

Acara utama Senin pagi, 14 Mei di UNLAM dihadiri 340 orang orang dengan bintang tamu Drs. Jamaluddin Msi (Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahaan FISIP Universitas Lambung Mangkurat, Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Kal-Sel & Ketua Parliament Watch Indonesia Kal-Sel).

Hadirin yang sebagian besar mahasiswa, pelajar dan dosen datang, berdialog mengenai demokrasi dan pluralisme. Tidak lupa juga ikut salaman dan foto bersama pembawa acara Perspektif Baru Wimar Witoelar dan Jaleswari Pramodhawardhani. Kali ini Kepala Perwakilan Konrad Adenauer Stiftung (KAS) di Indonesia, Dr Winfried Weck, ikut menjadi selebritis diserbu sambutan hangat dari mahasiswa.

Sebelumnya Dr Weck menjelaskan bahwa KAS berkepentingan mendukung penyebaran pengertian demokrasi dan pluralisme. Di Jerman sendiri, demokrasi setelah Perang Dunia Kedua dimulai tahun 1945 dan delapan tahun kemudian KAS bergerak dalam sosialisasi demokrasi. Suatu paralel yang menarik mengingat kita juga di Indonesia berada dalam tahun ke sembilan bangkitnya kembali demokrasi.

 

  

 

foto selengkapnya

 

Antrian pembicara yang ingin bicara harus dipotong oleh batasan waktu, begitu semangatnya hadirin bicara. Memang dalam format Perspektif Baru Live, titik berat diletakkan pada pembicara dari hadirin, sebelum pembicara pakar menyampaikan bahasannya. Perspektif Baru datang untuk mendengar, bukan hanya bicara.

Emosi yang bangkit dalam ekspresi mahasiswa yang kecewa atau curiga terhadap demokrasi disambut oleh penjelasan bahwa orang bisa emosi mengenai ideologi, tapi demokrasi bukanlah ideologi tapi hanya suatu tatacara untuk mengatur pertukaran pendapat dan pengambilan keputusan. Ketika ada yang mengeluh, 'kami bosan dengan demokrasi', tanggapannya adalah : 'lalu, anda mau sistem apa?"

Kalau konsep susah ditangkap, demokrasi bisa dihayati dari orang yang menjalankannya. Dalam buku 'The Life and Death of Democracy' yang masih dalam tahap penyelesaian, Professor John Keane dari The University of Westminster mengajukan Wimar Witoelar sebagai salah satu contoh prototip pribadi demokratis masa sekarang. Bahan yang dikemukakannya sebagian besar dari buku 'No Regrets.'  Kebetulan Banjarmasin Post pernah memuat ulasan mengenai buku ini, , selain publikasi bahasa Inggris seperti  South China Morning Post, dan The Jakarta Post . Lebih tajam mengenai hubungan materi buku dengan hakekat praktek demokrasi, diberikan oleh Hadi Jayani dalam blognya. 

Sehari sebelum acara pokok di Banjarmasin, pendengar radio langsung mendengar dan bicara dengan Wimar saat siaran di radio Gema FM. Acara Perspektif Baru Live ini kemudian mendapat liputan di surat kabar lokal seperti dilaporkan berikut ini. Memang, seperti dinyatakan oleh KAS, format PB Live yang memilih kota-kota besar di daerah untuk diskusi bebas sangat tepat menyongsong desentralisasi dalam mempercepat penghayatan demokrasi.

 

team PB Banjarmasin: susy, widya, wulan, dhanni, (plus erna & ww)

 

MATA BANUA, 15 Mei 2007

Demokrasi Bukan Pilihan Ideologi

Banjarmasin Demokrasi merupakan satu-satunya sistem yang dimiliki bangsa Indonesia setelah rezim Orde Baru jatuh, jadi demokrasi bukan suatu pilihan ideologis tetapi hanya satu sistem tata cara untuk mengupulkan pendapat dan membuat keputusan, sehingga bagaimana caranya demokrasi berfungsi demi kepntingan orang banyak.

Demokrasi di Indonesia sudah berfungsu, tetapi belum cukup waktu dan kemampuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Suatu negara tanpa demokrasi maka akan menjadi parah kondisinya, seperti terjadinya pembunuhan di Aceh,Timor Timur, konglomerat akan merajalela seperti di masa lalu.

Hal itu disampaikan Wimar Witoelar pada talkshow Perspektif Baru Live on Campus "Demokrasi dan Pluralismeuntuk KaumMuda" direktorat Unlam (14/5) kemarin.

"Di Indonesia demokrasi sudah berfungsi, untuk meratakan jalan bagi tumbuhnya masyarakat dan pemerintahan yang baik," katanya.

Wimar menambahkan, konsep ke depannya agar demokrasi dipertahankan supaya orang terus mendiskusikan secara terbuka semua masalah, yang memungkinkan mengontrol jalannya pemerintahan, dan lembaga-lembaga lain.

Seperti masalah korupsi yang sekarang ini apabila terungkap selalu dimuat di media massa.

Menurutnya, hal tersebut merupakan bukti bahwa demokrasi di negeri ini sudah berfungsi. Kendati demikian, temuan-temuan terhadap masalah seperti korupsiherndaknya dapat ditindak lanjuti secepatnya, apabila tidak ditindak lanjuti dengan cepat dikhawatirkan akan berdampak terhadap turunnya kepercayaan publik, akibatnya terjadi pematahan semangat terhadap sebuah nilai demokrasi.

"Patahnya semangat demokrasi itulah yang merupakan bahaya terbesar bagi bangsa ini," katanya.

Disebutkannya, demokrasi dan pluralisme, demokrasi kalau mau efektif harus ada pemberian hak yang sama untuk hidup dan bicara terlepas dari asal-usulnya, karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural.

Sementara itu Ketua Program Studi Ilmu Pmerintahan Unlam Banjarmasin Jamaluddin Msi mengatakan, demokrasi secara sederhana adalah pemerintahan di mana sebuah pengambilan keputusan melibatkan pihak-pihak dalam proses pengambilan keputusan,yang tujuannya untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan keputusan yang telah dijalankan.

"Kendati dalam sebuah tatanan demokrasi pasti diwarnai pro dan kontra, karena hal tersebut merupakan ciri dari demokrasi, di dalam sebuah negara dimanapun di dunia tidak ada sebuah negara yang setuju dengan satu hal saja," imbuhnya.

Karena menurut Jamaluddin, demokrasi juga merupakan ciptaan manusia, sehingga agar demokrasi dapat dan mudah dipahami oleh semua kalangan, maka perlu dilakukan sosialisasi secara terus-menerus. Yan/mb02

 

RADAR BANJARMASIN Selasa, 15 Mei 2007

Demokrasi Tak Sebabkan Sengsara

BANJARMASIN ,- Pilihan ada di tangan kita, tetap menjadi negara demokrasi atau ingin kembali menjadi negara tirani seperti era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Jika tidak ada demokrasi, pahitnya masa lalu pun akan kembali terulang. Pembunuhan orang akan terjadi kembali di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan Papua, konglomerat akan merajalela dan menggurita.

"Demokrasi bukan suatu pilihan ideologi, tapi satu sistem atau tata cara untuk mengumpulkan pendapat, kemudian bersama-sama memutuskan. Demokrasi bukan sebatas setuju atau tidak, tapi harus berfungsi untuk kepentingan orang banyak," ujar Wimar Witoelar, dari Yayasan Perspektif Baru seusai Talk Show bertajuk "Demokrasi & Pluralisme di Indonesia Untuk Kaum Muda", kemarin.

Acara Talk Show itu merupakan hasil kerjasama Yayasan Perspektif Baru dengan Radar Banjarmasin Forum dan Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unlam di Aula Rektorat Unlam Banjarmasin, kemarin.

Diingatkan Wimar, bahaya terbesar yang sedang mengancam bangsa ini terjadi pematahan semangat, dan salah kaprah menilai demokrasi. Kesengsaraan dinilai akibat demokrasi, padahal kesengsaraan merupakan akibat orang-orang yang menyalahkan demokrasi itu sendiri.

Menurut Wimar, demokrasi seperti cara untuk meratakan jalan untuk tumbuhnya masyarakat dan pemerintahan yang baik. Namun sayang, pemerintah yang efektif tersebut tak tercapai. "Mungkin karena tak cukup waktu dan cukup kemampuan," katanya.

Ke depan, Wimar berharap demokrasi tetap dipertahankan dan setiap orang diberi kesempatan untuk melakukan diskusi terbuka mengenai semua persoalan, sehingga memberikan peluang untuk melakukan kontrol terhadap pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya.

Pemandu Talk Show televisi "Perspektif" pada tahun 1994, namun kemudian acara itu dibredel Orde Baru, ini tak sependapat jika saat ini disebut bahwa korupsi malah lebih banyak daripada di zaman Orde Baru. Ditegaskan pria berambut keriting ini, secara skala maka korupsi yang terjadi di Orde Baru lebih banyak hingga 20 kali lipat. Namun bedanya, saat itu tak dikorankan saja. "Saat itu, korupsi dikoordinasi oleh sistem Soeharto. Mereka yang melakukan tindakan korupsi di luar sistem Soeharto itu yang akan ditangkap. Namun kini, korupsi tak lagi di bawah Presiden. Korupsi kini masuk koran," katanya. "Sejelek-jeleknya, SBY juga bukan ahli korupsi seperti Presiden Soeharto," sindirnya.

Apakah demokrasi menimbulkan banyak suara-suara? Wimar menilai, banyak suara itu memang dapat membuat berisik, namun penggerogotan uang negara bukan disebabkan orang yang banyak bicara. Bahkan sebaliknya, korupsi dilakukan tanpa ada suara sama sekali. "Semua masalah bangsa ini ada obatnya, seperti penyakit. Ada yang sakit gigi, sakit kaki dan sakit kepala, dan itu semua ada obatnya masing-masing," katanya.

Demokrasi pun berkaitan dengan pluralisme. Dijelaskan Wimar, demokrasi akan lebih efektif jika memberikan kesempatan hak bersuara kepada setiap orang. Karena bangsa ini memiliki keragaman, maka harus ada pluralisme, sehingga ada jaminan orang memiliki kesempatan hidup dan bicara, terlepas dari latar belakang, etnis, agama, golongan, dan profesi. "Pluralisme memungkinkan seseorang menjadi sama dan sehingga dapat melakukan interaksi secara demokratis," katanya.

Diingatkan Wimar, masa depan sepenuhnya bukan berada di tangan orang muda melainkan ada di tangan orang yang baik-baik. Sebab, ada pula kaum muda yang juga melakukan tindakan korupsi. "Saya ini orang tua. Saat masih muda, saya malah hidup dengan kaum muda yang menjerumuskan negara," pungkasnya. (pur)

Print article only

11 Comments:

  1. From gupta on 15 May 2007 16:16:03 WIB
    most of people think democracy is like a one time deal, it doesn't need a process, once there was a reform then a democracy is created..

    Knowing that the process itself is a time consuming and needs sacrifices, creates an antipathy to the idea of democracy.... manusiawi
  2. From bayu on 15 May 2007 20:57:32 WIB
    Demokrasi memang bukan sebuah ideologi, tapi jika melihat gencarnya media massa dan para politikus mengekspose kata "demokrasi" ini, maka tidaklah mengherankan jika banyak orang yang masih awam mengenggap kata "demokrasi" yang terdengar "catchy" sebagai sebuah ideologi terbaru yang dianggap mampu mengakomodir kepentingan masyarakat.



  3. From JaF on 16 May 2007 01:48:02 WIB
    Demokrasi bukan ideologi. Wah.. Bang Wimar, saya jadi mendapatkan jawaban paling memuaskan -paling tidak untuk saat ini- tentang demokrasi. Soalnya saya termasuk yang mulai eneg dengan segala gembar-gembor tentang demokrasi yang di mata saya justru lebih mengarah ke "democrazy" hehe..

    IMHO jangan salahkan mereka yang bosan dengan demokrasi karena siapapun bisa teriak demokrasi, termasuk para koruptor sekalipun.. :)

    Di negeri ini terlalu banyak orang yang berlindung di balik terminologi-terminologi hebat namun kosong esensi.

    > Ketika ada yang mengeluh, 'kami bosan dengan
    > demokrasi', tanggapannya adalah :
    > 'lalu, anda mau sistem apa?"

    As utopian as it would sound, I prefer a system that works, not only theoriticaly but also in real life.. That's my answer.. :)

    Call it democracy or whatever, as long as it works, it's just fine for me..

    Orang betawi bilang, ane mau bukti, bukan istilah apalagi teori hehehehe...

  4. From wimar on 16 May 2007 07:56:14 WIB
    JaF, sama sih, kita juga ' prefer a system that works, not only theoriticaly but also in real life.. ' tapi apa? mari kita bikin sama-sama, melalui pertukarab pendapat, kan nggak bisa terima jadi.

    ya betul, 'ane mau bukti, bukan istilah', tapi bukti dari siapa? kan kita bukan rakyat jaman dulu yang tinggal nunggu.

    banyak yang tidak sadar, bahwa masa depan di tangan kita, karena dulu itu selalu dipakai sebagai slogan. sekarang betul-betul di tangan kita. Presiden dan politisi tidak lebih powerful dari rakyat. Kalai SBY diomelin karena tidak menggunakan kekuatannya, kita juga harus memakai kekuatan kita.

    Kecuali memang nggak mau, maka kalau begitu gak apa-apa, tapi jangan bikin orang lain turun semangat.
  5. From wimar on 16 May 2007 08:15:57 WIB
    banyak yang keliru antara 'democracy' dan 'governance'

    berikut ini beberapa penyakit akibat bad governance:
    1. korupsi
    2. pengangguran
    3. jalan macet
    4. banjir
    5. wabah penyakit
    6. kurang investasi
    7. penggusuran
    8. kekerasan

    penyakit akibat tidak adanya demokrasi:
    1. penguasa tertutup dari pengawaan masyarakat
    2. pers tidak mengangkat kasus korupsi
    3. penguasa jelek luput dari kritik masyarakat
    4. orang nggak berani ngomong

    demokrasi perlu, tapi tidak cukup
    demokrasi plus good governance perlu dan cukup

    good governance tidak akan langgeng tanpa demokrasi

    masih bingung? antara tidak mengerti dan tidak setuju, ada beda. yang tidak mengerti harap mencari pencerahan. yang mengerti tapi tidak setuju, pertahankan dan suarakan sikap anda.

    apa anda bosan dengan bad governance? obatnya mulai dari demokrasi, dilanjutkan dengan usaha perbaikan.
  6. From Intox on 16 May 2007 21:44:21 WIB
    Ada satu yang kita sering lupa, bahwa dalam demokrasi yang mayoritas bukan seharusnya berarti "menang" dan meniadakan si suara minor. Karena dengan penghapusan suara minoritas itu akan berujung2 ke kerusakan pluralisme. Menurut saya, demokrasi yang baik justru adalah mereka yg menghargai setiap suara, kecil maupun besar, dan masuk dalam pertimbangan gerakan pemerintah; bukan hanya sekedar "mayoritas sang juara."

    Ingatlah, Hitler pun menang karena demokrasi di negaranya. Jadi menurut saya, kita harus melihat lebih dalam daripada hanya sekedar "mayoritas pemenangnya", tapi kita juga harus melihat proses berlakunya demokrasi.

    Demokrasi sering kali membuat kita mengidap penyakin elitisme (khususnya pada sistem direct democracy), yg biasanya di isi oleh orang-orang yg pintar "menggunakan" rakyat demi pribadinya masing-masing. Apakah mereka pun benar-benar dipilih oleh rakyat? Setau saya, sangat jarang sekali voting turnout di manapun berada diatas 80% (correct if I'm wrong). Jadi apakah hasil itu benar-benar suara mayoritas?

    Kedua, sejarah menunjukan bahwa selama negara masih berafiliasi dengan institusi-institusi yg berbau rasial, relijius, dsb, maka pemerintahan akan sulit menjadi efektif. Karena, menurut saya, situasi seperti itu sangat mudah untuk dipermainkan oleh mereka yg mempunyai resource yg paling banyak, yang ujung2nya bisa merusak keharmonisan antar manusia. Pemerintahan yang baik bukannya memihak semua partai, tetapi cukup menghargai kebebasan individu. Mungkin kalo pemerintahan kita udah bisa menjadi lebih independen (terhadap "sponsor") dan makin terbawa (oleh "rakyat"), terbuka dan transparan, kita bisa mulai menikmati good governance.

    Contohnya, masalah banjir. Sudah sewajarnya pemerintah bertanya kepada penduduk Jakarta sebelum melegalkan pembangunan-pembangunan di atas endapan air. Atau jalan macet. Mungkin ada alternatif yg bisa ditekankan ke penduduk Jakarta? Seperti subsidi terhadap transportasi umum? Atau sepeda?

    Saya pikir itu wajar kalo orang-orang gelisah terhadap demokrasi, karena menurut saya menyebut Indonesia sekarang ini demokrasi sama seperti menyebut Uni Soviet era Stalin komunisme; hanya sedikit dari good essence of democracy yg terjadi, sisanya kita masih terlalu berkutat di hal-hal yg terlalu superficial (seperti masalah nightclubs dll).

    my rp.200 worth.
  7. From JaF on 17 May 2007 00:08:47 WIB
    Point taken and understood, bang. Mudah2an saya bukan termasuk orang yang bikin orang lain patah semangat :)

    However I beg to differ. Buat saya demokrasi adalah Good Governance itu sendiri. Bad governance berarti baik yang di govern maupun yang meng-govern belum paham nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi equality of rights, belum bisa melihat indahnya perbedaan.

    Di sisi lain, saya juga ingin menyodorkan alternatif pemikiran berbeda bahwa kalau memang ada yang 'bosan' atau malah tidak sepakat dengan demokrasi, sangat amat bisa jadi itu hanya karena masalah istilah saja dan bukan karena patahnya semangat demokrasi mereka. It may sound simple, tapi simplicity adalah cerminan rakyat kebanyakan.

    Dulu, sejak pelajaran PMP di SD, sampai Tatanegara atau Mata Kuliah Pancasila di Kampus bahkan sampai penataran P4 sekalipun, kita sudah diajarkan untuk memahami makna demokrasi sebagai prinsip "dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat". Rakyatlah yang berdaulat. Tapi kenyataan yang ditemui jauh berbeda. Kecurigaan saya adalah bahwa produk-produk pendidikan era itulah yang akhirnya bersikap antipati duluan ketika mendengar istilah demokrasi. Itu yang saya maksud dengan "ane ingin bukti, bukan istilah atau teori!"

    Jawaban dari masalah ini -menurut versi sok tahu saya :) - adalah jauhi terminologi-terminologi yang belum dipahami saja sudah bikin orang melengos atau nyinyir duluan. Buat saya ini hanya masalah mengkomunikasikan gagasan saja, bukan dengan istilah yang dibenci rakyat tapi dengan bahasa rakyat sendiri. Kalau denger kata demokrasi orang sudah bosan, ya jangan digunakan. Toh prinsipnya masih bisa dilaksanakan, dan rasanya itu sudah ada pada dasar-dasar kehidupan masyarakat kita, termasuk juga pada nilai-nilai agama. Gitu aja kok refot (ehm.. minjam kata Gus Dur ah hehe)

    Saya sih berusaha untuk selalu optimis. Melihat orang-orang seperti Bang Wimar, dan masih banyak yang lain, yang selalu konsisten antara kata dan perbuatan saya pikir akan sanggup membuat orang ikut tergerak untuk berani berpendapat dan menuntut hak sebagai rakyat.

    Modalnya sudah ada dari dulu, karena bangsa ini saya pikir punya kemauan keras untuk berubah karena sudah bosan dengan segala kemunafikan yang terjadi dan mereka lihat di keseharian, termasuk bosan dengan segala terminologi yang disalahgunakan untuk kepentingan politisi-politisi busuk (minjem istilah Kang Hari Roesli alm) itu.

    Kepanjangan euy.. Wis ah :)

    Salam,
    JaF
  8. From wimar on 17 May 2007 00:47:19 WIB
    semangat kita bangkit lagi membaca tulisn JaF yang terakhir ini. Siapa sih nama benernya? hehe
  9. From edo ananta on 17 May 2007 20:35:27 WIB
    pak WW...

    demokrasi adalah perubahan ...

    apa pandangan kita tentang perubahan ???

    arti hakiki dari kata "perubahan" adalah berusaha "mempertahankan diri" dari kondisi yang sedang berubah, di dunia ini tidak ada yang pasti kecuali perubahan itu sendiri...

    saya orang yang selalu percaya pada perubahan seperti saya percaya bahwa besok mentari akan terbit dari timur..., jadi demokrasi bagi saya adalah "kemauan" untuk berubah..

    (he..he.. saya selalu serius dan "berat" ya pak WW, saya baru sadar bahwa saya adalah orang yang "menyebalkan" bagi pak WW setelah saya bawa buku "hell, yeah" - nya FIRA BASUKI, karena katanya pak WW TIDAK SUKA pada orang yang terlalu serius..., tetapi saya sempat bersyukur juga, karena saya BELUM membacanya saat kita dialog di Radio GEMA FM Banjarmasin.. but sure i have a good-humour's too like you... best regard)

  10. From riris on 18 May 2007 13:53:47 WIB
    Kata Lincoln, demokrasi itu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, atawa kedaulatan rakyat. Jadi rakyat berdaulat (berkuasa) memilih pemimpin, turut mengambil keputusan dan mengawasi jalannya pemerintahan. Simpel kan pengertiannya, walaupun perlu usaha ekstra untuk mewujudkannya. Corazon Aquino lebih simpel lagi; "Saya tidak punya rumus untuk menumbangkan seorang diktator, atau membangun demokrasi. Yang bisa saya sarankan, LUPAKAN KEPENTINGAN DIRI SENDIRI dan PIKIRKAN RAKYAT. Selalu rakyatlah yang membuat semuanya terjadi."
  11. From Wawan setiawan on 01 December 2008 13:34:54 WIB
    sebenarnya banyak hal dirugikan ketika medengungkan perubahan dibangsa ini, secara umum perubahan itu tidak mewakili kepentingan banyak pihak, hanya komunitas intelektual yang merasakan itu, belum lagi dampak kehancuran dari perubahan itu sendiri sangat dirasakan oleh komunitas masyarakat awam dan komunitas intelektual itu sendiri, sebenarnya kaum intelek terlalu dini dan egois untuk melakukan perubahan disaat ekonomi dan paradigma masyarakat masih kebanyakan rendah.

Add Your Comment

Comments with fake names or email may be rejected.

Real Name:

Real Email: (will not be shown)

Message: (stay on topic)

Sorry, No HTML

Important! Please type Security Image here:

« Home