Articles

Tahun 2006, Indonesia Kelebihan Duit

Perspektif Online
14 February 2007

Surplus fiskal yang didapat Indonesia di tahun 2006 ini paling besar sejak 'oil windfall' tahun 1973-74. Kita punya "ruang fiskal" sebesar 15 milyar dollar atau sekitar Rp.135.000.000.000.000,-. Dengan uang sebesar ini banjir besar tidak perlu terjadi lagi. Sarana pelayanan publik bisa diperbaiki secara berarti, dan infrastruktur penting bisa dibangun. Asal tidak dikorup lagi!

Pengelolaan keuangan RI cukup baik, tapi pemanfaatannya penuh korupsi. Kasihan, orang jutaan menciptakan surplus, satu dua pejabat menghabiskannya masuk kantong sendiri. Anda senang atau tidak? Silakan komentar...

(karena JakPost tidak punya permanent URL, kita paste artikel di sini:)

Opportunity knocks for Indonesia

The Jakarta Post
February 12, 2007

Wolfgang Fengler, Soekarno Wirokartono, Andrew Steer, Jakarta

A revolution is underway in Indonesia's finances, creating immense opportunity for a better future. After almost a decade of successful macroeconomic management, Indonesia is finally in a position of fiscal strength.

As a result of the sharp reduction in fuel subsidies last year, coinciding with declining debt service payments and increasing revenues, Indonesia has created additional "fiscal space" of USD 15 billion in 2006 (out of a total national budget of some USD 70 billion). Equivalent to around 7 percent of gross domestic product (GDP), this is the largest increase in additional fiscal resources since the 1973-74 oil revenue wind fall, providing a tremendous window of opportunity for Indonesia to upgrade its creaky public services.

However, the challenges have changed since the 1970s and 1980s, when Indonesia first expanded its basic services, particularly in education and health. Today, Indonesia needs to invest more in the quality of its public services and better infrastructure. If Indonesia is to stay competitive, then it is crucial that some of these precious additional resources are channeled towards higher quality and more accessible secondary and tertiary education, an improved and more equitable health system and better infrastructure provision.

Decentralization

The central government is no longer in the driver's seat in delivering the bulk of public services. Indonesia's move to decentralization in 2001 has changed the fiscal fundamentals of the country, and it is particularly regional governments that need to spend money, not save it.

In 2006, Indonesia has experienced a "second big bang" when transfers increased by another USD 8 billion to a record USD 25 billion. This is projected to rise further to USD 28 billion this year. With such large sums now flowing to the regions, the challenge is no longer primarily to ensure that adequate resources reach the poorest regions, but rather to ensure that the poorest regions spend the resources well.

As the Indonesia 2007 Public Expenditure Review produced by the government and the World Bank highlights, the size and ranking of spending in key sectors has changed significantly since 2001.

Of the three key sectors covered in the 2007 review, education is the one that stands out as having benefited most from the recent changes in expenditure patterns. Spending on education is now higher in Indonesia than for any other sector, accounting for more than 17 percent of the government's total budget.

Meanwhile, although its nominal spending share of spending has increased from 2.6 percent in 2001 to 4.5 percent in 2006, health still ranks in a lowly eighth position in total government spending. Infrastructure too is only slightly above its post-crisis low of 9.2 percent and only accounts for 11.1 percent of total spending. This is not sufficient if Indonesia is to catch up on the "lost decade" of investment in infrastructure since the 1997 economic crisis and stay competitive with its regional peers. This concern is echoed by the fact that infrastructure spending has fallen back from fourth position in 2001 to only sixth position today.

Also noteworthy, while debt service payments have fallen, as would be expected, from first position (24.6 percent) in 2001 to fifth position today, there is concern that the proportion of spending on government apparatus has risen from 9.0 percent in 2001 to more than 15.3 percent today. This is a far higher share of spending on the bureaucracy than observed in similar developing countries and suggests that precious resources are not being used as effectively as they could in particular, on the provision on front-line services to the poor.

Indonesia is poised to spend its resources in ways that could greatly influence and accelerate the country's development over the next decade. If these resources are spent wisely Indonesia will be able to make the most of the financial opportunities now available to it after so much recent hardship.

Not only might devastating floods in Jakarta become a thing of the past. So too could poverty levels of 17.8 percent, poor quality and inaccessible public services, and the inadequate provision of infrastructure that all combine to hold Indonesia back from achieving its ambitious development goals and, ultimately, its full potential.

With the changes already underway and fiscal opportunities these changes create, there is reason to hope that Indonesia will be under the international spotlight for the right reasons, not the wrong ones.

Wolfgang Fengler, World Bank Senior Economist, and lead author of the Indonesia Public Expenditure Review 2007, Soekarno Wirokartono, Former Deputy for Macro-economy, BAPPENAS and Andrew Steer, Country Director, World Bank Indonesia

Print article only

25 Comments:

  1. From anton on 14 February 2007 11:22:46 WIB
    Percuma, duit banyak tapi di pendem di surat-surat berharga nggak di link ke sektor riil...
  2. From Korina on 14 February 2007 11:55:49 WIB
    Apa artimya duit yg berlimpah limpah itu bila sebagian (besar) dari rakyatnya masih hidup terpuruk dalam kemiskinan dan kebodohan. Kemakmuran tidak diukur dari banyaknya surplus uang tapi bagaimana bisa hidup dg kwalitas yg memadai ,layak dan mendapat keadilan.
  3. From bhotghel on 14 February 2007 19:57:24 WIB
    Dari mana surplus itu datang ? gw gak ngerti ya. tp rasa2nya sebagian dari cara mengakumulasi tetapi tidak sedikit denga car merampas hak-hak rakyat kecil, korupsi juga salah satu cara mengakumulasi kekayaan dgn menafikan hak orang lain...hehe..
  4. From ZI on 15 February 2007 11:05:58 WIB
    Ramalan cuaca menyatakan, hujan tidak merata.


    Duit memang banyak, tapi seringkali terakumulasi di tempat yg salah. Mana mungkin ? pejabat mendapatkan fasilitas luarbiasa, sampai berlebih lebihan, sedangkan masyarakat yg kekurangan, sangatlah kekurangan.

    Kiranya manajemen mutu bukan sekedar selembar ISO-9001 ataupun TQM, tetapi perlu lebih ditekankan implementasinya. Bahkan bila perlu, bisa menerapkan azas stick and carrot.
  5. From sieraas on 16 February 2007 10:20:33 WIB
    Menanggapi salah satu tulisan di atas, yang katanya negara kita kelebihan dana/ uang. tetapi menurut pejabat2 emang gua pikirin,yang penting enak sendiri. pantes negara kita sangat hancur dlm segala aspek.., mana janji presiden memberantas Korupsi.buktinya masih ada saja kasus2 yang didiamkan seribu bahasa & masa bodosaja( contoh kasus yang pernah mengangkat di tubuh BUMN PLN, yang sampai sekarang hilang tanpa bekas, adem ayem saja dan si pejabatnya malah ketawa2 di luar sana..)
  6. From Al amin on 16 February 2007 14:27:23 WIB
    Kalau kita melihat dari siapa yang memberi komentar, World Bank. Seharusnya di-filter dulu jangan diterima mentah-mentah. Mengingat World Bank ikut andil dalam rencana "penghancuran" perekonomian Indonesia. Seharusnya segala permasalahan yang ada di Indonesia jangan dicari siapa kambing hitam-nya, tetapi dicari rumusan yang tepat untuk memecahkannya.
  7. From babah on 16 February 2007 16:30:50 WIB
    kebanjiran duit ? Terima Kasih. Hendak nya di implementasikan ke sektor-sektor riil dan rakyat tidak banyak yang jadi pengangguran.
  8. From De Truth on 17 February 2007 10:45:00 WIB
    Kelebihan duit? Sykurlah kalo gitu. Mudah-mudahan duit-nya dimanfaatkan semaksimal-nya untuk kepentingan rakyat banyak.
    Duit pas-pasan aja kalo penggunan-nya benar & tepat sasaran kan udah bisa ngurangin penderitaan rakyat miskin, apa lagi kalo lebih, mudah-mudahan bisa ningkatkan kesejahteraan rakyat miskin.
    Untuk sementara ini, rakyat yang mampu & pejabat negara tak usah dipikirin dulu lah. Kan sudah mampu nyukupin makan 3 kali sehari, nyekolahin anak & terhindar dari panas-nya terik matahari & dingin-nya malam hari. Hehehe
  9. From Arthur on 17 February 2007 14:50:43 WIB
    Kelebihan duit? Masa iya sih? Kok hidup gue masih susah ya? masih menjadi pengangguran teladan.
    Mungkin uangnya dimakan oleh manusia2 hina yg mengaku pejabat?
  10. From Akbar on 19 February 2007 08:06:00 WIB
    kelebihan duit??? masak sih, kok beli beras aja susah
  11. From didoy on 19 February 2007 09:18:42 WIB
    Perasaan ada yang ga beres..negara yang aneh!
  12. From Simor on 19 February 2007 14:29:36 WIB
    Negara kelebihan duit?mana buktinya? wong rakyat aja beli beras ngatri!sampai ada yang mengutip beras yang tercecer ditanah karena gak punya duit? apa mungkin duitnya dikantongi sebahagian orang?
  13. From wimar on 19 February 2007 15:51:11 WIB
    di negara ini bagian pemerintah yang ngumpulin uang beda dengan yang mengeluarkannya. waktu dikeluarin, uangnya nggak sampai ke rakyat. karena pos-pos pemerintah itu dikuasai oleh orang korup. sayang juga...
  14. From Michael on 21 February 2007 20:32:40 WIB
    Kalau memang berita ini benar, wah buat kami orang kecil yang tinggal di daerah surprise banget. Pengalaman saya berusaha sih dari 2001 sampai 2007, tiap tahun makin susah. Jadi tolong om wim usulkan ke kolega yang ada di kabinet atau bahkan Mr SBY untuk melimpahkan kelebihan dana tersebut ke sektor pertanian dan pendidikan jangan dibagi-bagikan ke anggota DPRD yang tidak tahu malu. Ingatlah Mr SBY jabatan anda akan segera berakhir berilah kami ending yang baik jangan hanya pikirkan kepentingan politis anda sendiri.
  15. From Iwan on 22 February 2007 16:49:33 WIB
    Kalau saya mlihat keadaan ekonomi dan negara slalu dalam situasi sperti ini terus, saya khawatir terus terpuruknya ekonomi ditanbah SDM lemah, korupsi smakin mrajalela, ksulitan alam menimpa kita (banjir,lumpur di sidoarjo,madura,kaltim dll) saya takut Indonesia tenggelam scara fisik dan bubar tinggal nama. terima kasih.
  16. From soetrisno on 22 February 2007 18:44:12 WIB
    omong kosong semua,kelebihan..nonsen,pret
    pejabat kita memang pinter ngoomong doank tapi ndak pecus kerja,maunya gaji,tunjangan gedhe,kyak skrng DPR/DPRD udah gaji gedhe minta dana rapelan,sedang rakaytnya pada kelaparan,serta susah beli beras.
    yang pasti pejabat kita udah gak punya moral kelakuanya gak lebih dari binatang.titik
  17. From Surya Atmadja on 25 February 2007 13:10:55 WIB
    Emang Banyak Pejabat Yang Tak Punya Hati Nurani Dan Rasa Belas Kasihan Bila Rakyat Pada Antri Beras, BBM, Uang Sekolah Mahal, Kesehatan Mahal, MASIH MENUNTUT KENAIKAN INI-ITU, TUNJANGAN INI-ITU, Padahal Ujung-Ujungnya Buat MEMENUHI NAFSU SAHWAT. Benar apa Yang Dikatakan Permadi SH (-Salah Satu Contoh) Dinding Depan Yang TERHORMAT (-Atau KEPARAT) Akan Bicara -Bila Bisa Bicara Kelakuan Amoral (-Sebagian Besar) Anggota Dewan.
  18. From mike on 25 February 2007 13:18:05 WIB
    emank seh negara kelebihan duit tp tuh duit perna ga dilebihin buat rakyat hahahaha....palink2 juga dilebihin(dikorup) ama pemerintah.....ga perna liat kebawah tuh pemerintah...payah...mending pas jamannya pak Harto semua lengkap ga ad korupsi,perencanaan negara jalan,pokoknya lebih makmur dibanding skrng.....
  19. From asahjaya on 26 February 2007 12:05:13 WIB
    Nampak sangat cetek fikiran kamu semua. Kan ini berita baik. Sejak kapan Indonesia mempunyai surplus sebegini banyak. Jangan rakus, baru kedengaran banyak uang sudah minta itu minta ini. Ekonomi sudah mulai memulih. DUDUK DAHULU BAHARU BERLUNJUR.
  20. From bohemian on 04 March 2007 11:13:38 WIB
    kelebihan duitnya paling juga larinya kekantong para anggota dprd yang lagi demo minta naik gaji padahal gak berbuat banyak buat rakyat.
  21. From Ambar Wahyudi on 04 March 2007 22:33:37 WIB
    Tahun 2006 Indonesia surplus duit dan surplus mata duitan.
  22. From ANDREAS on 09 March 2007 19:08:02 WIB
    Dimana - mana nga ada yang kelebihan duit atau kekurangan ( aturlah keuangan diri kita sendiri jangan meyusahkan orang lain berusaha sendiri memberikan yang terbaik untuk orang lain untuk menghasilkan duit yang bener)
  23. From Fendi on 22 August 2007 15:34:36 WIB
    Ah, masa sih ................
  24. From John on 13 November 2007 13:54:38 WIB
    Emang yang kay gini mesti kita binasakan dari dumia ini!!!
    Cz Qta Rakyat Dah berusaha mati2an tuk bza byar pajak yang itulah yang inilah,
    Hanya prcuma di babat ma mrk yang suka korupsi.
    Moga2 mrk sadar jika kapan2 mlht my comment
  25. From totok on 17 May 2008 14:30:45 WIB
    sayang, saya udah nggak percaya lagi komentar World Bank ...

Add Your Comment

Comments with fake names or email may be rejected.

Real Name:

Real Email: (will not be shown)

Message: (stay on topic)

Sorry, No HTML

Important! Please type Security Image here:

« Home