Umumkan Kabinet Calon Presiden
Koran Sindo
03 November 2008
PRESIDEN KITA
Oleh Wimar Witoelar
Kemarin ada seorang teman dengan pengalaman politik sejak zaman Sukarno, datang untuk wawancara. Setelah bicara soal pluralisme dengan semangat, hadirin ngobrol soal calon Presiden. Ini topik menarik, sebab sejauh ini kita lebih banyak memikirkan Obama dan McCain daripada SBY, Megawati, Sri Sultan, Jusuf Kalla, dan nama-nama seperti itu.
Anehnya, nama yang dianjurkannya adalah Prabowo Subianto. Nggak salah tuh? Kenapa tidak Wiranto? Atau Sutiyoso? Sekalian saja keluarkan nama-nama orang yang masih punya urusan dengan pertanggungjawaban publik. Ternyata teman itu bisa memberikan pertimbangan untuk mendukung pilihannya, walaupun susah diterima pada saat itu.
Kalau dilihat dari penerimaan publik terhadap nama-nama calon presiden, lepas daripada menyetujui atau tidak calon tersebut, sebetulnya hanya ada dua nama yang punya kredibilitas, yaitu SBY dan Megawati. Mengapa? Barangkali karena dua-duanya pernah jadi Presiden. Orang lebih bisa membayangkan apa yang bisa diharapkan dari seorang calon presiden, kalau bisa dibayangkan pemerintahannya akan seperti apa.
Membayangkan suatu pemerintahan sangat berbeda dengan membayangkan seorang Presiden, karena kenyataannya karakter Presiden ditentukan oleh pembantu terdekatnya, kecuali jika Presiden bersangkutan mempunyai karakter kuat seperti Sukarno, Suharto dan Abdurrahman Wahid, dimana pribadi Presiden lebih penting dari pribadi pembantu-pembantunya.
Kalau kita lihat Megawati, perilaku pemerintahannya lebih ditentukan oleh Taufik Kiemas dan beberapa menteri. Kalau kita lihat SBY, perilaku pemerintahannya lebih ditentukan oleh Aburizal Bakrie dan Jusuf Kalla. Karakter SBY yang bersih dan menarik tenggelam dalam karakter dua orang terdekatnya yang jauh dari bersih dan menarik.
Bagaimana dengan Megawati, Sri Sultan, Jusuf Kalla, Prabowo, Wiranto, Sutiyoso, Rizal Mallarangeng, Sutrisno Bachir dan entah nama siapa yang lupa disebut? Mana tahu? Ini bukan kontes Indonesian Idol yang harus dimenangkan oleh suara dan penampilan terbaik. Indonesian President harus dimenangkan oleh orang yang bisa memimpin pemerintahan terbaik. Kita lihat contoh pemerintahan sekarang.
SBY muncul sebagai figur dengan penampilan santun, bersih dan berdedikasi. Perilakunya bagus sebagai pejabat dalam pemerintahan Suharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati. Orangnya selalu loyal. Hanya pada ujung masa jabatannya dalam pemerintah Megawati ia meninggalkan loyalitasnya kepada Megawati dan mencalonkan dirinya sebagai Presiden. Seperti John McCain, tindakannya yang berani ini memberikan kekuatan pada citranya sebagai orang yang bukan hanya penurut. Keberaniannya itu menjadi faktor kuat dalam memenangkan jabatan kepresidenan, disamping faktor lain. Apa faktor lain itu?
Dalam kampanye kepresidenan 2004, SBY mengelilingi dirinya dengan orang-orang terbaik yang ada saat itu. Nama-nama orang cerdas dan bersih muncul dalam kampanye dan dalam testimoni dan rekrutmen untuk dukungan. Saya sendiri akhirnya terbujuk untuk memilih SBY karena Marsillam Simandjuntak dijamin akan menjadi Jaksa Agung dalam pemerintahan SBY. Sangat menarik, untuk menyelesaikan pengusutan terhadap koruptor yang dilangsungkannya sejak jadi Jaksa Agung dalam Kabinet Abdurrahman Wahid.
Selain Marsillam Simanjuntak, muncul nama-nama orang baik yang dijamin akan mendapat tempat dalam kabinet SBY. Antara lain ahli keuangan yang brilyan, Lin Chi Wei. Dalam suatu forum publik di Hotel Darmawangsa, Lin Chi Wei ditanya, apa jabatan kabinet yang akan dia pegang. Jawabannya, "Maaf, saya tidak bisa katakan pada saat ini," dengan senyum ramah.
Dimana mereka sekarang? Pasti sedang melakukan pekerjaan baik, tapi bukan dalam Kabinet dan bukan sebagai anggota lingkaran dalam Presiden.
Lingkaran dalam Presiden dibagi dengan rapih antara Aburizal Bakrie dan Jusuf Kalla. Sebagai akibatnya, kita saksikan sendiri Presiden menunjukkan sikap mendukung terhadap kelompok usaha Bakrie yang merugikan kepentingan publik. Untung masih ditahan oleh Sri Mulyani yang menjalankan profesionalisme jabatan.
Andaikata orang-orang baik yang dipasang sebagai penghias kampanye Presiden 2004 menjadi tim inti Presiden, sekarang kita tidak morat-marit semacam sekarang ini. Pemerintah tidak akan membiarkan kepentingan politik menguasai DPR meloloskan Undang Undang Pornografi yang merendahkanr martabat perempuan dan melanggar batas wewenang negara dalam mencampuri kehidupan pribadi.
Kasus Lapindo, kasus suspensi Bakrie, kelemahan SBY melawan kaum ekstrim dan Undang-Undang Pornografi menjadi ciri-ciri pemerintahan SBY yang mematahkan semangat reformasi di Indonesia. Bukan itu yang dibayangkan rakyat dalam Pemilhan Presiden 2004. waktu mereka memilih SBY sebagai Presiden. Rakyat mengharapkan suatu pemerintahan yang bisa menerjemahkan sikap dan pandangan SBY menjadi kebijaksanaan pemerintah. Kenyataannya, kebijaksanaan pemerintah sekarang sangat jauh dari pandangan SBY yang pluralis dan moderat. SBY menjadi orang yang tidak bisa mengambil keputusan, kecuali kalau keputusan itu menguntungkan kepentingan Aburizal Bakrie atau Jusuf Kalla, dan kepentingan keduanya yaitu bisnis KKN.
Jadi, apakah kita lalu harus memilih Megawati? Belum tentu. SBY masih mendapat respek dari publik, asal saja dia bisa menemukan dirinya dan menyisihkan diri dari perlindungan kepentingan bisnis pembantunya. Tadi malam Jurubicara Presiden Andi Malarangeng kelihatan senang ketika diberi ucapan selamat untuk ucapannya di Radio Australia bahwa 'Presiden Yudoyono tidak punya persoalan dengan Menteri Keuangan/Menko Ekonomi Sri Mulyani, karena Sri Mulyani selalu menjalankan tugasnya dengan profesionalisme tinggi.'
Berarti bahwa satu saat SBY akan mencabut payung perlindungan kepada Bakrie Group, dan mempersilakannya menghadapi pasar bebas, menerima konsekuensi kebijaksanaan bisnisnya. Seperti dikatakan Sri Mulyani, pengusaha harus berani menanggung akibat kesalahannya. Minggu melalu, seorang eksekutif puncak Bakrie Group yang juga menjabat Staf Menko Kesra memuat tulisan satu halaman di koran ini yang membela Bakrie Group dan menyerang Penulis yang melakukan kritik. Suatu sikap terpuji, usahanya untuk menyelamatkan tempat dia bekerja. Tapi orang Bakrie itu tidak perlu menyerang komentator, karena deskripsi mengenai kolusi Bakrie Group dilakukan dalam konteks membahas kebijaksanaan Presiden. Yang menjadi concern kita adalah kebijaksanaan Presiden.
Bakrie Group tidak perlu kita perhatikan selama dia mengikuti nasehat Sri Mulyani untuk mengatasi kesulitan bisnis sendiri, tidak menggantungkan diri kepada Presiden dan tidak menjadikan diri beban publik.
Walaupun belum diumumkan, kampanye pemilihan presiden 2004 sudah dimulai. Para calon Presiden memasang foto yang menarik di billboard dan koran, meragakan iklan televisi yang menarik untuk yang belum bosan melihatnya, melakukan tebar pesona melalui berbagai event publik. Semuanya bagus sebab inilah bagian dari demokrasi. Tapi kalau seorang calon Presiden ingin memberi bahan kepada publik untuk melakukan pilihan cerdas, ada lagi yang harus dilakukan. Kembali pada cerita kawan yang mempromosikan Prabowo sebagai calon presiden. Mendengar promosi mengenai Prabowo dan bahasannya mengenai calon presiden lain, seorang profesional muda perempuan mengatakan: "Umumkan kabinetnya Pak, supaya kita bisa menilai."
Umumkan kabinet calon presiden!!
50 Comments: