Presiden yang Kita Perlukan
Koran Sindo
07 July 2008
PRESIDEN KITA
Oleh Wimar Witoelar
Dengan segala kekecewaan orang terhadap SBY, kelihatannya Presiden kita yang keenam ini akan bertahan sampai selesai masa kerjanya di tahun 2009. Jika memang demikian jadinya, maka ia akan mencatat satu keberhasilan: Presiden pertama yang memulai dan mengakhiri jabatannya secara normal. Apa maksudnya 'normal'? Menjadi Presiden melalui Pemilihan Umum, dan berhenti karena Pemilihan Umum juga. Itu kalau dia tidak terpilih ulang di tahun 2009.
Semua Presiden kita sebelum SBY tidak 'normal': Sukarno tidak dipilih dan diberhentikan oleh tekanan Orde Baru. Suharto dipilih oleh MPR yang tidak wajar representasi nya terpilih ulang melalui pemilihan umum yang dibuat-buat dan hanya memilih MPR, yang kemudian memilih ulang tanpa ada calon lain. Akhirnya berhentinya bukan di akhir masa kerja tapi melalui pengunduran diri. Habibie dengan agak kaget mengisi kursi Presiden yang dikosongkan Suharto. Ada sedikit misunderstanding, sehingga sampai akhir hayatnya Pak Harto tidak mau ketemu mantan favoritnya ini. Abdurrahman Wahid terpilih melalui Sidang MPR demokratis yang pertama, tapi diberhentikan oleh lawan-lawan politiknya dalam Sidang MPR tanpa ada alasan resmi. Megawati tidak ikut mundur bersama Presiden Wahid dan menghabiskan masa kerja sisa, dan tidak terpilih kembali. Baru SBY yang normal.
Dari perspektif lain kita lihat bahwa peran sejarah masing-masing Presiden itu berbeda.
Megawati menjadi mantan Presiden yang paling menggunakan kebesaran jabatan, diluar Suharto. Tengoklah di Bandara Sukarno-Hatta, keberangkatan Ibu Mega dengan kemegahan protokol layaknya seorang presiden yang sedang memerintah, bandingkan dengan kesederhanaan mantan presiden lain. Kalau Megawati nyaman memakai atribut protokol feodal, sebaliknya Abdurrahman nyaman menikmati dukungan orang biasa di daerah dan di negara dunia lama promosi pluralisme. Mantan Presiden Habibie tidak lagi punya forum untuk mempromosikan industri pesawat terbang, tapi dia bisa menunjuk pada tempatnya dalam sejarah yang menyaksikan pembebasan pers dan tahanan politik dalam tahun pasca-Soeharto. Habibie tidak menghalangi kemajuan demokrasi, Abdurrahman Wahid memperluasnya dalam terobosan konkrit melawan militerisme, menuju perdamaian di Aceh dan Papua, dan menjadi pemimpin dunia menuju pluralisme. Setelah Megawati memberikan istirahat nasional, Susilo Bambang Yudhoyono maju sebagai "Presiden Normal" pertama. Sayang bahwa dia tidak membawa maju perjuangan reformasi, tapi paling tidak dia tidak menariknya mundur. Penunjukkan pejabat tinggi pemerintah akhir-akhir ini menunjukkan perbaikan mutu dibandingkan dengan pejabat yang semula menduduki kursi masing-masing. Bisa dikatakan bahwa SBY memperhatikan kepentingan publik, sayang dua pejabat yang tidak menghormati rakyat masih kuat dalam jabatannya. Mudah-mudahan kalau SBY maju untuk kedua kalinya, dia sudah mampu menyisihkan ‘bad guys’ ini.
Dalam diskusi panel bersama Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta, banyak hadirin memuji kestabilan Indonesia dewasa ini. Tragedi Mei, separatisme Aceh, permusuhan luar negeri. Dari sudut pandang pemimpin Timor Leste, Indonesian adalah negara dewasa. Memang buat kita begitu, karena kita sudah mengalami sekian banyak ekstrimitas. Hanya kita masih mengeluh mengenai pemimpin kita, presiden kita. Ini bisa dijelaskan kalau kita pakjai perspektif yang tepat. Masyarakat kita makin dewasa, pemimpin makin kecil. Justru pada saat kita punya pemimpin besar seperti Sukarno dan Suharto, masyarakat kita menjadi kerdil, masuk kedalam lembah ekstrimitas dan memuja kultus individu.
Jadi presiden apa yang kita perlukan di masa mendatang? Bukan yang terlalu kuat, terlalu hebat, tapi presiden yang bisa memanfaatkan kekuatan masyarakat Indonesia, presiden yang bisa memfasilitasi berbagai dialog publik. Dialog dengan civil society yang punya segudang keahlian dan pandangan. Dialog dengan empati kemanusiaan, seperti dalam kasus penyalahgunaan kekuasan dan ketidak pedulian penguasa. Dialog internal dalam masyarakat kita sendiri.
Kita juga perlukan presiden yang bisa melakukan dialog dengan dunia luar, baik untuk mengembangkan masa depan Asean maupun untuk membuka potensi forun Pasifik Barat. Memberikan bobot kepemimpinan yang sudah disambut baik oleh Timor Leste, Papua Nugini dan Australia Utara. Paling penting juga, partisipasi dalam dialog dengan negara besar dalam issue besar: pemanasan global, restrukturisasi pasar energi, harga pangan dan penyakit global.
Guna mendapatkan presiden yang kita perlukan tersebut, kita semua harus menyadari bahwa presiden tersebut tidak dijatuhkan dari langit. Kita sebagai orang biasa yang menentukannya melalui sistem demokrasi bernama pemilihan presiden. Apalagi kini sistem pemilihan di Indonesia telah membuka ruang dan memberi hak pada semua orang untuk memilih presiden secara langsung Ini menjadi tantangan bagi kita untuk menunjukkan bahwa proses terbuka akan menghasilkan presiden yang kita perlukan
Sebagai pemilih, kita harus aktif agar terpilih presiden yang kita harapkan. Mulai sekarang kita harus mencari tahu dan berbagi kepada sesama mengenai jejak rekam setiap calon presiden yang sudah bertebaran di media massa. Jangan hanya menunggu saja. Karena itu kita dalam menggunakan haknya tersebut, termasuk bila memutuskan tidak memilih, harus berdasarkan pertimbangan secara matang dan mendengarkan hati nuraninya karena pilihannya bisa menentukan masa depan negeri ini.
Jadi jangan lagi sekadar memilih presiden hanya berdasarkan kesamaan suku, agama, ras maupun golongan. Tapi lihatlah kompetensi yang diperlukan tadi. Presiden itu ibarat nahkoda. Kemahiran dan keandalan nahkoda menjadi penentu kapal bisa mencapai pulau tujuan atau karam di tengah laut.
81 Comments: