Articles

UU KIP: Menjamin Transparansi dan Keterbukaan Publik

Perspektif Wimar
14 May 2008

Oleh: Didiet Adiputro

Di era yang serba terbuka ini, keiinginan masyarakat untuk memperoleh keterbukaan informasi semakin tinggi, apalagi menyangkut pelayanan terhadap publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Seiring makin diperlukannya hal ini, maka pemerintah bersama DPR berhasil menelurkan UU Keterbukaan Informasi Publik yang rampung bulan April lalu. Hadir di Perspektif Wimar kali ini, Dirjen SKDI Depkominfo Freddy H Tulung yang akan menjelaskan tentang undang-undang ini, dengan ditemani co host Cathy Sharon.

Menurut Freddy Tulung, inti dari dibuatnya UU KIP ini adalah dengan adanya transparansi dan keterbukaan informasi yang menjadi hak publik. Secara komprehensif UU KIP telah mengatur kewajiban badan/pejabat publik untuk memberikan akses informasi terbuka dan efisien kepada publik Contoh sederhananya seperti berapa biaya asli mengurus KTP atau paspor, bagaimana mekanisme penerimaan pajak, mengurus SIM, dll.

Jadi semua lembaga pelayanan publik diajak untuk semakin transparan dan informasi harus dibuka sebesar-besarnya dengan pengecualian hal-hal yang menyangkut keamanan negara, hak privat dan yang diatur oleh undang-undang. Karena pada dasarnya UU KIP mempunyai tiga sumbu utama yaitu Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas publik. Sebagai penunjang, juga akan dibentuk sebuah komisi pengawas oleh pemerintah, yang isinya perwkilan dari pemerintah, pakar dan masyarakat.

Tapi jangan dibayangkan kalau badan publik ini lembaga pemerintah saja, lembaga-lembaga lain seperti partai politik juga termasuk dalam hal ini. Selain itu masyarakat juga harus bersabar karena UU KIP ini baru bisa berlaku dua tahun lagi,karena harus dibuat PP yang akan mengelaborasi, membuat lembaga penunjang, sosialisasi dan membentuk infrastrukturnya. Kalau alasannya itu mungkin masyarakat bisa mengerti pak, asal jangan digunakan untuk kepentingan 2009 saja.
 


 

Print article only

25 Comments:

  1. From agustine fransisca bellamia on 14 May 2008 09:09:06 WIB
    Wow...i become addicted to this show. Dalam sejarah hidup saya, yang sanggup bersaing dg beker adalah PW! Ditambah co-host nya yg beautiful & smart. Sdh 2 hari ini saya lebih mengalah mandi telat & gosok gigi sambil nonton PW. Gpp...asal gak ketinggalan perspektif the curly guy.
    Untuk UU KIP, semoga sosialisasinya lebih gencar daripada UU ITE. supaya masyarakat dimudahkan, dan mengurangi "kebodohan" para anggota dewan yang selalu memanfaatkan alasan survey ke luar negeri sebagai ajang hunting barang baru & trend individual baru. Masa iya gak kenal yang namanya sarana situs? Gto aja kok repot?
  2. From Helliz on 14 May 2008 09:19:32 WIB
    Saya setuju dengan munculnya dan dibuatnya undang2 KIP dan diharapkan terjadi perubahan pada sistem penginformasian pada negara kita sehingga dapat meminimalisir manipulasi biaya2 administrasi pada lembaga pemerintah dan yang paling penting lagi, undang2 tersebut harus dapat dimanfaatkan secara efektif serta efisien agar bermanfaat bagi kemaslahatan umat.

    Terima kasih.
  3. From Andrawina Sari on 14 May 2008 09:39:34 WIB
    Acara Perspektif ini emang bener-bener bikin aku ketagihan nonton dan bisa ngubah kebiasaan bangun lebih pagi.
    Aku setuju banget tentang UU KIP ini. Pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi. Badan pemerintah yang udah punya website sebaiknya setiap hari update donk!!
    Btw, tadi Cathy kok lebih pendiem yah
  4. From agustine fransisca bellamia on 14 May 2008 09:48:39 WIB
    bang WW, bisa tolong undang pak Inu gak? kasus beliau unik. Masa iya beliau tiba2 saja dimutasi lalu dipromosikan jabatannya. So, kayaknya perlu diundang untuk diajak bicara, supaya kita juga tahu perspektif beliau seperti apa & perspektif bang WW pun seperti apa. Co-host nya klo bisa sih Meisya ya? Just a thought lho....Thank you.
  5. From UmanK on 14 May 2008 10:42:19 WIB
    Sip. yang penting lembaga pelayanan publik mau menerima kalo apa yang dikerjakan beda banget sama informasi yang disediakan..
    Jangan iya-iya sama manggut-manggut doank.. Ditanggepin atuh...
    Inggih...???
  6. From Yan Haryanto on 14 May 2008 10:51:49 WIB
    ~
    Wow, makin menarik saja. Kali ini muncul UU KIP yang, menurut saya, bagus sekali. Selama ini banyak badan [pemerintah] yang suka menutupi informasi karena satu dan lain hal [termasuk karena takut ketahuan ada yang tidak beres]. Rasanya UU ini akan bisa berjalan beriringan dengan usaha pemberantasan korupsi.

    Untuk bung Freddy, kita tunggu langkah selanjutnya!

    Bravo bung WW dengan PW-nya, juga para co-hostnya, juga bravo buat saya sendiri karena masih punya semangat buat nulis ini.
  7. From didiet on 14 May 2008 11:09:00 WIB
    lahirnya undang2 ini patut disambut baik, karena bisa memaksa lembaga2 publik untuk lebih transparan, jadi dapat menghindari pemanfaatan fasilitas negara/publik untuk kepentingan perorangan/ kelompok..

    tapi yang mengganjal dlm UU ini,ternyata BUMN tidak termasuk dalam katagori badan publik!! jadi tentu saja nggak bisa dikorek2 deh tu BUMN.. padahal kita tahu semua kalau BUMN dari jaman dulu emang selalu dijadikan "sapi perah" oleh para politisi jadi sering tidak transparan dan tidak akuntabel.

    gmana mau mewujudkan good coorporate governance dgn baik kalau BUMN masih jadi ajang untuk mengeruk pemasukan untuk kegiatan politik... kalau di privatisasi disangka jual aset ke asing, hhhmm emang susah...
  8. From gagahput3ra on 14 May 2008 11:13:26 WIB
    Sekali lagi muncul undang-undang yang "Angel Wannabe", tanpa melibatkan individu yang mau dijaga sama "angel" itu sendiri.

    Sampe sekarang belum liat bentuk UU KIP palagi pasal2nya.....kalo bisa om Wimar tolong undang pihak yang kontra sama UU KIP ini....jadi bener2 bisa sesuai judul acaranya, Perspektif. Kalo dari perspektif pemerintah yah jelaslah yang ada positif-positif aja.

    Namanya juga "Angel Wannabe".
  9. From anthony on 14 May 2008 12:16:59 WIB
    Bagus bgt nih kl benar2 bisa berjalan UU nya dan dijalankan dengan baik. Betul, semoga sj bukan cuma alat promosi kepentingan politik utk kampanye 2009..
  10. From Miswandi on 14 May 2008 12:44:55 WIB
    Hmmm... Saya setuju banget dengan undang2 ini.
    Bung Wimar keren deh, apalagi kalau komentar saya ini dibaca langsung oleh bung wimar, hehehe...

    Saya punya usul gimana kalau PW kalau mengundang tamu 2 sekaligus dan yang mempunyai perbedaan pandangan atau pendapat. Dengan begitu, masyarakat akan belajar banyak dari 2 pendapat yang berbeda tersebut dan akan sangat menarik sekali...

    Trims atas dimuatnya komentar dari orang yg berada di pedalaman Kalimantan ini, tepatnya di Asam Asam Tanah Laut Kalsel.

    www.miswandi.com
  11. From |richard.p.s| on 14 May 2008 13:13:06 WIB
    Selamat berjuang DEPKOMINFO. Semoga bisa sinergi dengan departemen terkait. *Sinergi yang positif*
  12. From Mansur on 14 May 2008 15:41:44 WIB
    Kehadiran UU KIP merupakan salah satu buah dari reformasi. Kalau zaman Orba tidak mungkin bisa ada UU ini. Adanya UU ini pasti akan berdampak luas terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi karena pejabat tidak mungkin lagi berlindung di balik rahasia negara.

    Ayo kita dukung dan manfaatkan UU KIP ini untuk Indonesia lebih baik.
  13. From rangga aditya septaputra on 14 May 2008 22:36:27 WIB
    semoga hal tersebut bisa terwujud dan berjalan dengan baik di indonesia. amien.......
  14. From R Muhammad Mihradi on 16 May 2008 15:57:30 WIB
    Saya meneliti dalam bentuk tesis mengenai UU KIP. Ada beberapa persoalan yang sebenarnya mengganjal. Pertama, adanya pasal kriminalisasi bagi publik yang menyalahgunakan akses informasi publik. Padahal, bila informasi sudah terbuka bagi publik maka tidak perlu publik diatur mau menggunakannya untuk apa. Kedua, adanya kekhawatiran rezim pemerintahan yang masih sulit merubah mentalitas serba tertutup dengan serba terbuka. Perlu dorongan dan revolusi terus menerus. Ketiga, akses informasi publik bagi warga miskin harus dijadikan agenda dalam bentuk affirmative action, karena tanpa kemampuan mengakses, akses informasi publik akan tidak terpakai secara memadai.
    Lepas dari itu semua, UU KIP membawa harapan untuk memaksa rezim tertutup untuk terbuka sekaligus membawa harapan menuju demokratisasi yang lebih layak.
  15. From R Muhammad Mihradi on 16 May 2008 16:00:58 WIB
    numpang nyimpen artikel yang saya kirim ke kompas tentang KIP.
    AKSES INFORMASI KENAIKAN BBM?
    Oleh R Muhammad Mihradi
    (Staf Pengajar FH Univ. Pakuan, Bogor dan Anggota Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta)

    ADANYA kenaikan harga minyak dunia seakan memaksa pemerintah untuk memilih opsi harga BBM dalam negeri dinaikkan. Alasannya, bila harga BBM tidak naik, beban APBN parahnya mencapai klimaks. Untuk saat ini saja, beban APBN untuk subsidi BBM mencapai Rp. 200 triliun atau seperlima dari produk domestik bruto (PDB).

    Masalahnya, tradisi kenaikan harga BBM akan diikuti kenaikan harga barang dan jasa sekaligus mendorong inflasi. Padahal, di sisi lain, kini kita tengah dilanda pula krisis pangan. Nampaknya pemerintah dihadapkan pilihan buah simalakama. Dinaikkan harga BBM, masyarakat terpukul perekonomiannya. Disisi lain, bila harga BBM tidak naik, laju pembiayaan pembangunan melalui APBN terguncang. Sekilas, tidak ada pilihan yang melegakan.

    Akses Informasi

    Penulis tidak berpretensi untuk terlibat polemik opsi menaikkan harga BBM atau tidak. Alasannya, penulis tidak memiliki keahlian dan kompetensi untuk itu. Namun begitu, penulis hendak menyoroti hal yang umumnya luput dari suatu polemik publik, yakni akses informasi publik. Sejauhmana publik dibanjiri oleh informasi yang jelas, bernas dan sehat dari otoritas resmi berkenaan dengan berbagai opsi menghadapi kenaikan harga minyak dunia. Apakah hanya opsi menaikkan harga BBM merupakan satu-satunya pilihan yang rasional. Atau, ada informasi lain yang disembunyikan sehingga luput untuk ditimbang ketika menentukan suatu kebijakan publik.

    Akses informasi publik yang terbuka dan mudah adalah hak asasi yang dijamin oleh berbagai ketentuan kovenan internasional hingga UUD 1945. Hal ini yang mendorong akhir April 2008 lalu, DPR dan Pemerintah menyetujui RUU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) disahkan menjadi UU. Salah satu tujuan filosofis terbitnya undang-undang KIP adalah “menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik” (Pasal 3).

    Masalahnya, pembentukan legislasi dan regulasi saja tidak cukup untuk mendorong keterbukaan akses informasi publik. Perlu penyiapan infra dan supra struktur serta kultur politik yang terbiasa membuka informasi publik sebagai suatu keniscayaan. Dalam kasus pilihan opsi kenaikan harga BBM misalnya, pemerintah seharusnya menyampaikan informasi yang cukup pada publik mengenai berbagai kemungkinan dan alternatif selain menaikkan harga BBM. Selain itu, pemerintah juga harus akuntabel, membuka semua data berkenaan dengan dampak kenaikan harga BBM di masa lalu dan berbagai kebijakan kompensasinya, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), apakah mencapai sasaran atau tidak. Dengan begitu, publik dapat diajak berempati dan turut serta mencarikan solusi bagi penyelesaian krisis BBM ini. Sayangnya, yang terjadi praktik sebaliknya. Publik tidak pernah tahu persis, apakah BLT yang lalu sukses dan dapat mengkompensasi kenaikan harga BBM serta pengorbanan masyarakat untuk itu. Yang terjadi malah meluncurkan paket BLT Plus. Seakan-akan masyarakat dijadikan laboratorium trial and error dari suatu kebijakan publik tanpa mengevaluasi program serupa di masa lalu.

    Daulat Publik

    Secara teoritis, jaminan akses informasi publik merupakan hak konstitusional yang harus dihormati. Dengan demikian, melalui akses informasi publik, masyarakat dapat turut serta mengontrol kegiatan penyelenggara negara dan mengoreksi kebijakan publik yang merugikan mereka. Tanpa kecukupan informasi, masyarakat tak pernah dapat maksimal berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik.

    Akses informasi publik harus terjamin oleh pemerintah tanpa memandang kaya atau miskin. Untuk itu, pemerintah tidak dapat membaca kemiskinan sebagai rendahnya pendapatan semata melainkan pula defisit kemampuan (Amartya Sen, 1999:87-88) sehingga si miskin harus dikatrol kemampuannya, termasuk dalam hal akses informasi publik.

    Pada kasus opsi kenaikan harga BBM, bila akses informasi publik berjalan sebagaimana mestinya, maka ada beberapa hal yang harus tersedia di ruang publik. Pertama, data akurat mengenai jumlah penduduk miskin yang dapat diverivikasi, tidak saja oleh instansi pemerintah tapi juga badan internasional (World Bank misalnya). Kedua, berapa jumlah inefisiensi yang terjadi di tubuh instansi pemerintahan selama ini. Dipaparkan pula angka-angka kerugian negara akibat dikorupsi dan asumsi kemungkinan harta koruptor kembali setelah melalui proses hukum. Ketiga, adanya data yang komperhensip kebijakan kompensasi kenaikan harga BBM di masa lalu dan seberapa jauh dampaknya terhadap pengurangan angka kemiskinan.

    Dengan ketiga data informasi publik minimal di atas, maka rasionalisasi kenaikan harga BBM dapat diuji. Termasuk pula menyusun berbagai model dan skenario bila harga BBM tidak dinaikkan. Implikasinya, masyarakat akan turut berkontribusi memikirkan strategi yang tepat untuk mengatasi krisis BBM.

    Pada akhirnya, menurut penulis, tugas pemerintah tidak berhenti pada memutus kebijakan-kebijakan strategis menyangkut kenaikan harga BBM. Melainkan, lebih dari itu, pemerintah menstimulasi masyarakat untuk secara bersama-sama menangani krisis BBM. Itu hanya mungkin bila tersedia akses informasi publik yang cukup sehingga dapat digunakan untuk menilai kinerja apa yang telah dilakukan pemerintah. Tanpa itu, kebijakan pemerintah hanya akan dibaca sebagai sebuah bentuk prilaku yang cenderung menumbalkan rakyat di lapis paling bawah. Sebuah realitas yang amat berlawanan dengan semangat konstitusi, mensejahterakan kehidupan bangsa.
  16. From nanang Sahrawardi on 01 April 2009 19:44:09 WIB
    hallo pa WW.
    bagai implementasinya UUKIP terhadap sistem dan mekanisme panitia pengadaan Barang dan Jasa.
    apakah pihak penyedia barang dan jasa dapat mengetahui sistem yang di lakukan oleh pengguna Barang dan jasa terutama pemerintahan daerah di wilayah indonesia.

    sering kali panitia beranggapan bahwa keputusan panitia tidak dapat di ganggu gugat alias FINAL, apakah ini bertentangan dengan UU KIP.
  17. From L.T. Handoko on 17 August 2009 17:09:39 WIB
    Perkenankan kami menginformasikan bahwa LIPI telah merilis sarana KIP Online di http://informasi.lipi.go.id.

    Sarana ini ditujukan untuk mempermudah publik melakukan permohonan informasi publik ke seluruh satuan kerja di LIPI secara online penuh. Setidaknya publik dapat melakukan permohonan tanpa perlu beranjak dari rumah, dan cukup mengikuti prosedur terpampang.

    Sebagai KIP Online pertama di Indonesia, kami sangat berterima-kasih bila mendapat masukan dll.
  18. From joni on 08 January 2010 12:08:03 WIB
    sangat dinantikan!!!!!karena banyak sekali kerahasiaan yang terjadi dikalangan pemerintahan, bahkan di pelayanan publik dan infoermasi2 yg seharusnya diketahui publik.selain itu susahnyaaaaa minta ampun untukminta komentar atu konfirmasi berita kpada pejabat2 terkait........:( yah maklum mereka orag penting......kita para wartawan hanya bisa menunggu konfirmasi saja wkwkkw mpe deadline juga g dikonfirm..wah mmet nya ja yg didapet ....
  19. From Suharsono on 03 May 2010 23:44:56 WIB
    Tuntutan kesamaan hak warga negara untuk mendapat informasi penyiaran tv yang murah adil merata dan seimbang keselutuh wilayah Nusantara pasti akan muncul dikemudian hari yang payung hukumnya sudah jelas saat ini.

    Bagaimana solusinya, UU KIP dan Dewan TIK Nasional sejalan dengan fungsi dan peran AKADEMI UDARA TANPA PAPAN NAMA alias tersembunyi dari Magelang yang saya bisikkan membutuhkan penyambung lidah teknokrat swasta menyuarakan konsepnya.

    Supaya semua informasi data, gambar dan suara melalaui media telekomunikasi terselenggara dengan sempurna dan mandiri harus tidak meninggalkan ilmu pengetahuannya sebelum menjilma menjadi teknologi.

    Karena ranah publik berupa UDARA yang saya bisikkan baru tingkat teknologi, maka belum berbentuk produk barang dan jasa yang terjamah oleh undang - undang.

    Dewan TIK Nasional yang dipimpin oleh Presiden adalah sasaran konsep strategis yang akan disuarakan oleh pihak ketiga nanti. telp.02747889345
  20. From awang on 11 June 2010 09:56:35 WIB
    pak WW saya mu nanya nich... kalo laporan pertangung jawaban belanja keuangan instansi daerah yang dibuat oleh bendahara instansi pemda apakah termasuk rahasia negara bukan. apakah LPJ sperti itu harus di buka untuk publik ????
  21. From Ferrdinand on 28 June 2010 01:27:52 WIB
    UU-14 2008 hendaknya menjadi jembatan Transparansi Publik dan menjadi benteng dari penyimpangan yang terjadi di Instansi Pemerintahan selama ini dan Rakyat pun Mulai terbuka Bahwasannya setiap Warga negara indonesia mempunyai Hak ntuk mendapatkan informasi yg diButuhkan yg selama ini dibatasi dan menjadi rahasia umum bahwasannya kebohongan Publik itu juga merupakan indikasi KORUPSI informasi..."YANG ADA DI TIADAKAN"
  22. From Ferrdinand on 28 June 2010 01:29:32 WIB
    UU-14 2008 hendaknya menjadi jembatan Transparansi Publik dan menjadi benteng dari penyimpangan yang terjadi di Instansi Pemerintahan selama ini dan Rakyat pun Mulai terbuka Bahwasannya setiap Warga negara indonesia mempunyai Hak ntuk mendapatkan informasi yg diButuhkan yg selama ini dibatasi dan menjadi rahasia umum bahwasannya kebohongan Publik itu juga merupakan indikasi KORUPSI informasi..."YANG ADA DI TIADAKAN"
  23. From ferdinand simanjuntak on 03 August 2010 23:23:19 WIB
    Ternyata Msh banyak di negeri ini petugas,pegawai,maupun aparat Publik yg belum menyadari dan mengetahui tentang keterbukaan Informasi Pubik, terbukti dari beberapa kasus yg terjadi diwilayah sumatera - selatan khususnya di Kab. OKU Timur,yg saya takutkan menjadi sebuah pertanyaan publik Apakah benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu.Hendaknya ada Tindakan yg Konkret dr Institusi yg berwajib untuk membuat efek jera dr setiap oknum yg menyalahi atau melanggar ketentuan-ketentuan dari UUD-KIP itu sendiri.
  24. From ferdinand simanjuntak on 17 October 2010 01:06:53 WIB
    Proses Pengembangan suatu negara adalah keterbukaan, UU KIP suatu jembatan bagi setiap warga negara untuk mengetahui ,memonitor,setiap Institusi Pusat maupun daerah agar bekerja sungguh2x untuk rakyat,biarlah proses itu berjalan dngan sendirinya namun harus jg diingat ada pengecualian yg memang hrs kita sadari Keterbukaan itu bukan berarti bebas tanpa Koridor2x hukum yg berlaku,jadikanlah UU-KIP ini sebagai Andil kita sebagai rakyat ikut memiliki negara yg kita cintai ini.
  25. From ferdinand on 24 October 2010 14:00:15 WIB
    Proses perjalanan & Pembelajaran Bangsa ini hrs dibarengi dengan Keterbukaan dan itu kita sambut dngan UUD-KIP No. 14 ini,namun jg hrs Kembali ke dlm diri kita masing2x bahwa UUD-KIP ini lebih diawali dngan keterbukaan Hati yg seluas2xnya dan tetap mengacu pada norma2x yg ada. Bahwasannya 'Pembohongan dan Pemutar balikan Fakta msh terjadi di Negeri ini, cerita Transparansi terjadi apabila ada sebuah Kebijaksanaan' dan kepentingan Tertentu dr Pihak yg Mempunyai Misi tersendiri. Hendaknya UUD-KIP ini disertai Keterbukaan dan Ke IHKLASAN Hati untuk diwariskan ke Buah Hati sebagai RE Generasi Bangsa ini

Add Your Comment

Comments with fake names or email may be rejected.

Real Name:

Real Email: (will not be shown)

Message: (stay on topic)

Sorry, No HTML

Important! Please type Security Image here:

« Home