Kapan Menteri Harus Mundur? Menurut Golkar vs Demokrat

Oleh Maro Alnesputra

Korban Lumpur Lapindo yang sampai sekarang masalahnya belum selesai, dan kecelakaan di bidang transportasi yang berkali-kali terjadi sepertinya sudah melebihi batas kesabaran banyak pihak di masyarakat kita. Tuntutan untuk mundur untuk beberapa menteri di kabinet saat ini terus dikumandangkan. Tuntutan untuk mundur terutama ditujukan kepada Menteri Transportasi saat ini Hatta Radjasa. Hal inilah yang akhirnya menjadi percakapan seru antara WW dengan Hadar Gumay (CETRO), Agun Gunandjar (Anggota DPR Golkar), dan Achmad Mubarok (Partai Demokrat) pada episode Wimar's World malam ini. Masing-masing memberikan perspektif masing-masing yang sangat memperkaya para pemirsa JAK-TV tentang apa sebenarnya yang sebenarnya menjadi pangkal masalah akuntabilitas publik. Simak!

Bukan cuma pejabatnya, sistem juga harus diubah

WW: Di Indonesia, pernah ada menteri yang mengundurkan diri karena merasa gagal?

Hadar Gumay: Hampir tidak pernah, bahkan saya kira belum ada.

WW: Berarti biasanya pasti mundur karena memang disuruh Presiden ya?

WW: Sebaiknya kalau orang merasa kalau dirinya itu tidak mampu, should he or she resign?

Hadar Gumay: Saya kira ya, karena kalaupun dia coba paksakan, bukan saja dukungan itu sudah pasti berkurang, tetapi potensi untuk terjadinya kesalahan serupa bisa saja terjadi.

WW: Jadi buat apa sengsara ya?

Hadar Gumay: Betul

WW: Jadi kalau temennya pak Hatta Radjasa nonton, mungkin bisa beri tahu bahwa kalau beliau mengundurkan diri justu menunjukkan etika yang tinggi dan bisa melakukan hal lain yang lebih menarik tanpa harus menimbulkan resiko!

WW: Krisis-krisis yang terjadi pada saat ini tidak selalu bisa disalahkan pada pejabatnya , karena ini kan kecelakaan. Namun ada yang bilang bahwa 90% dari kecelakaan itu adalah akibat human error dan seharusnya itu bisa dihindari. Menurut anda apakah ada gunanya apabila di suatu Departemen terkait ada pergantian pejabat, namun di saat sistemnya belum bagus?

Hadar Gumay: Solusinya bukan sekedar penggantian orangnya, tapi kemudian harus segera dilakukan penataan sistemnya. Jadi aturan-aturannya, perhatian terhadap keamaanan dan keselamatan harus segera di cek. Jadi saya kira dua faktor ini harus beriring dilaksanakannya.

WW: Bukan situasi telor dan ayam yah? Jadi tidak perlu saling menunggu

Hadar Gumay: Betul

-

Susah mengukur akuntabilitas pejabat publik di Indonesia

WW: bagaimana komentar bapak mengenai pergantian pejabat publik?

Agun Gunandjar: Kalau bicara soal pak Hatta Radjasa didesak untuk mundur. Sebenarnya ini kan harus ada ukuran yang pasti. Mundurnya ini akan menjadi jalan keluar atau tidak? Seperti yang dikatakan tadi, dengan seseorang mundur dari jabatan, bisa saja peristiwa-peristiwa naas terus berlangsung. Artinya akuntabilitas seseorang bisa dilihat dari segi manajemen atau segi program. Dari mulai reformasi sampai saat ini, dewan belum pernah menetapkan satu gol atau tujuan-tujuan yang pasti yang semuanya itu merupakan titik awal ketika membicarakan akuntabilitas. Rancangan UU kementerian Negara yang kali ini kita gagas adalah dalam rangka menset gol gol setting dari sebuah negara yang ingin kita ukur. Sehingga untuk seorang menteri ketika dia diturunkan dari jabatan atau mengundurkan diri dari jabatannya, itu ada ukuran-ukuran yang pasti untuk menilainya.

WW: Jadi menurut bapak kalau belum ada ukuran pasti, orang jangan mundur hanya karena dasar politik, dan tidak usah punya etika pribadi?

Agun Gunandjar: Tidak juga, secara teoristis hukum itu ada dua yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang tidak tertulis itu tidak harus dibawa karena menyangkut dasar etika. Mengundurkan diri itu merupakan salah satu upaya dari etika politik yang sangat bagus, tapi itu tidak cukup kalau tidak dibangun dengan satu proses atau prosedur mekanisme yang sangat terukur.

WW: Dulu bapak pernah mendukung Akbar Tandjung agar tidak mundur , pertimbangannya apa?

Agun Gunandjar: karena kita tidak memilih satu norma atau acuan yang secara pasti bahwa seseorang itu bisa dikatakan bersalah. Belum ada nilai yang secara positif bisa mengatakan itu.

WW: Orang yang bersangkutan pasti gak akan merasa bersalah dong?

Agun Gunandjar: berbeda dengan kasus hukum masalahnya, seperti pelayanan publik, apabila memang sudah ada goal atau tujuan yang ditetapkan, akan terungkap yang mana yang salah: apakah karena pengawasan yang tidak efektif atau programnya yang salah?

WW: Jadi intinya Hatta Radjasa harusnya mundur atau tidak?

Agun Gunandjar: Kalau dari segi etikat pemerintahan, dia sebagai seorang aparatur dengan fenomena yang terjadi saat ini , dia akan menjadi tokoh yang sangat bagus bagi tata pemerintahan apabila mundur

WW: Dan apabila tidak ga mundur akan menimbulkan pertanyaan pada seluruh lapisan, termasuk presidennya jadi ikut kena salah!

-

Konsep Malu Bangsa Indonesia punya andil

WW: Partai Demokrat sudah pasti mendukung Presiden bukan, pasti mendukung Kabinet juga. Bagaimana perasaan anda kalau mendengar bahwa seorang menteri itu sebaiknya mundur. Apa anda akan menasehati Presiden agar supaya yang bersakutan dipersilahkan mundur, supaya SBY nya clean, dan tidak ikut terseret tenggelam bersama Hatta Radjasa?

Achmad Mubarok: Ya sesungguhnya kalau urusan mengundurkan diri itu, tanggung jawabnya kepada pihak yang didesak untuk mengundurkan diri tersebut dan bukan pada Presiden.

WW: Oh jadi kalau Hatta Radjasa bilang terserah Presiden dan Presiden bilang terserah Hatta Radjasa gitu?

Achmad Mubarok: Maksud saya, kalau masalah mengundurkan diri kan itu tanggung jawab moral dari yang bersangkutan…

WW: Betul, tapi Hatta Radjasa bilang... saya sih mau mundur tapi terserah Presiden... jadi kesannya mentok gitu?

Achmad Mubarok: Saya rasa ini masalah budaya, budaya itu kan konsep. Konsep rasa malu di Indonesia dan di Jepang itu berbeda. Kalau di Jepang ,ada kereta tabrakan, menterinya malu dan dari malu itu mengundurkan diri, begitu juga konsep tanggung jawab. Untuk Indonesia, kalau rasa malu yang bisa bikin mengundurkan diri itu baru satu kasus, kalau malu sama masalah susila baru mundur

WW: hahaha masalah video yah? Saya denger di DPR banyak video

-

Mundur = Tidak bertanggung jawab?

WW: Ada yang bilang bahwa salah satu alasan untuk tidak mundur itu adalah karena takut dianggap tidak bertanggung jawab, bagaiman menurut anda-anda mengenai ini?

Agun Gunandjar: Menurut saya bentuk tidak mundur juga adalah pilihan yang bisa dibenarkan pada saat ini

WW: Oke, mengapa?

Agun Gunandjar: Saya berpendapat karena norma-norma, aturan-aturan seperti penetapan bahwa kementerian ini akan berhasil apabila program yang dihasilkan adalah a,b,c,d. Tapi kan sampai sekarang tidak jelas

Hadar Gumay: Tapi kalau tidak mundur tapi juga tidak berbuat apa-apa itu jelas kesalahan!

WW: Kalau ga mundur , kasih lihat saya ngapain dong harusnya ya?

Hadar Gumay: Iya dong harus ditunjukkan bahwa orang itu menciptakan upaya-upaya agar kecelakaan dan musibah bisa dihindari

WW: Good point!

-

Opini Publik

WW: Haruskah orang mendengar opinion umum?

Hadar Gumay: Ya harus dong, apalagi pimpinan publik. Dia harus berorientasi segala sesuatu kepada apa yang dibutuhkan oleh publik. Dan dia harus siap apabila publik mendesak sesuatu seperti misalnya meminta pertanggung jawaban

Agun Gunandjar: Namun akan timbul pertanyaan yang jawabannya bisa kesana kemari, karena seperti yang telah dijelaskan , tidak ada ukuran yang pasti secara tertulis untuk dapat menilai apa seseorang harus mundur atau tidak.

WW: Tapi apapun dasar publik bicara itu sah kan? Lagi pula Presiden sekarang itu terpilih atas mandat rakyat, jadi apabila yang milih itu ga senang ya harus didengar!

-

Transparansi

Agun Gunandjar: Akuntabilitas itu tidak sendiri, seharusnya ada syarat transparansi yang dipenuhi di dalamnya. Sebaiknya ada sistem transparansi dalam pemilihan menteri. Seperti apa latar belakangnya, kompetensinya track recordnya, segi profesinalitasnya, program-program apa yang direncanakan, sehingga rakyat bisa mengetahui bahwa apabila ternyata kelak kinerja kerja orang tersebut berbeda dengan kriteria yang dijanjikan, maka hanya dengan desakan untuk mundur, itu sudah punya norma untuk memberhentikan orang. Tapi yang lebih penting lagi adalah bahwa Presiden punya kewenangan, punya hak untuk memberhantikan pejabat, tapi sayangnya dia kurang berani untuk melakukan karena sistem transparansi yang menjadi syarat untuk good governance itu tidak pernah dia lakukan.

WW: padahal kan memang punya yah, namanya hak pregoratif Presiden

Agun Gunandjar: Persis!

Alfi, Wulan, Susy, Achmad, WW, Agun, Hadar, Tjabe

Teman saya pernah bilang,

Fool me once, shame on you.

Fool me twice, shame on me.

Dan masalah transportasi sudah berkali-kali bermasalah bukan?

Kalau ada yang bilang apa standart untuk mengukur?

Ya kalau rakyatnya hepi dong, masa kalau hepi bakal minta ganti?

Anda punya standart lain untuk mengukur? Ayo comment!

SMS Penonton

0219912xxxx
Pejabat disini mmg berpikiran picik & tdk punya malu. Pikiran / budaya korupsinya yg besar.
Indri

+628180697xxxx
Apakah pendidikan HATTA RADJASA itu sesuai dgn jabatannya skrg? Dept.tehnik harusnya ditempati org the right man in the right place

+62816112xxxx
SBY jangan mau terseret menteri2 kotor. Bahwa menteri2 itu kebetulan dari partai yg sama ya sori aja.

+62816112xxxx
Kata JK, pejabat diperiksa aja. Artinya: menteri ga perlu punya kesadaran?

+628131101xxxx
Pak Wimar, kita tdk punya budaya mundur. Yg ada budaya undur2. Kita tdk punya budaya malu, yg ada budaya memalukan. (DG. GASSING, Bogor)

+62815993xxxx
Pengangguran tambah membengkak, beras mahal, Tapi penguasa (ekskutip, legislatif,) hanya bagi2 anggaran istilahnya balas jasa. Bukankah ini btuk kolusi penguasa/KKN?.dari thn 98 smp 2007 dana APBN sdh naik 3 kali lipat. Dari johny, pamulang.

+62812968xxxx
Koalisi = bagi2 kue: Akibatnya sekarang ini Presiden bentuk kabinet bukan melihat prestasi (karir), tetapi karena balas budi alias bagi2 kue.

+62856777xxxx
Saya kira Chepy Hakim yg cocok jd Mentri.

+62219882xxxx
Makanya klo Partai bnyk ya gt jadinya tuh, apalagi sistem Koalisi(penggabungan), lbh baik sdkt partai, dan Menteri dari Independent saja,jd tdk ada bls budi

+62815993xxxx
Haloo dimana pak amin rais? Kok tdk ada suaranya/komentar utk kadernya si rambut putih. Dari johny pamulang tangerang.

+628521828xxxx
KALO SAYA JADI BUNG HATTA RA JASA LEBIH BAIK MUNDUR DARI PADA DIPECAT A.AZIS HUZEN -WONG
SERANG

+6288819xxxx
Dia tau etika atau tidak? jwbnnya trgantung tngkat moral. SBY? . . .

+62815955xxxx
PANGKAT & HARTA MENJADIKAN PEJABAT2 LP DIRI UNTUK BERANJAK DR JABATANNYA!

+6281199xxxx
Sbaiknya Hatta mundur sbg bntk tggjwb a/ kinerja buruk bid trsptsi. Sklian u/ mplpori budaya mndur n tahu diri. Aburizal wajib mndur a/ ksus lapindo.

+62816112xxxx
Kalo di jepang pejabat harakiri, kalo disini malah dikasih kredit proyek baru?

+6281599xxxx
Perlu test moral seblum jadi menteri, semacam kontrak politik. Dari johny pamulang tangerang.

+62812101xxxx
Mundur ga mundur bukan yg terpenting. Yg penting ada system / program solusi yg jelas n bs dijalankan lalu dishare pd rakyat agar bs sama2 memonitor prosesnya.

+628151325xxxx
Bung wimar mentri tdk akan mundur kalau presidennya peragu alias takut

+628158614xxxx
Mana ada pejabat kita yg bersikap jantan krn jabatan bisa memperkaya diri walau orang lain jadi korban. Topan

+628521357xxxx
VICTOR-BintaroPejabat publik di Indonesia banyak yg spt muka tembok krn berlindung di belakang parpol.Knp SBY-JK tidak berani me-reshuffle kabinet?Thx

+628158614xxxx
SBY memang peragu dan akuntablitasnya juga perlu dipertanyakan.

+62816112xxxx
Dicopot dan undur diri ya beda bgt dari segi akuntabilitas

Siaran Ulang: Senin, 19 Maret, 15.00