Articles

Refleksi Berpulangnya Prof Mardjono Reksodiputro dan Wimar Witoelar

https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt60b1139e2ae9e/refleksi
03 June 2021

Pada minggu ketiga Mei lalu, Wimar Witoelar dan Prof. Mardjono Reksodiputro berpulang. Berita berpulangnya dua figur ini bagi sebagian kalangan diterima dengan sedih namun cukup mafhum karena kedua sosok tersebut sudah menderita sakit beberapa lama. Publik mengenal Wimar Witoelar, yang kerap disebut WW, sejak acara talkshownya di SCTV berjudul “Perspektif” dihentikan pada tahun 1996 karena dianggap terlalu kritis ke Pemerintah Orde Baru. Ketika Gus Dur menjadi Presiden Indonesia keempat tahun 1999, Wimar menjadi Juru Bicara Kepresidenan RI.

 

Sementara, Prof Mardjono Reksodiputro, yang akrab dipanggil “Pak Boy” pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) sejak tahun 1986 hingga 1990; Guru Besar FHUI dan STIH Jentera. Semasa kariernya sebagai akademisi hingga akhir hayatnya, Prof Mardjono terlibat membangun pengetahuan hukum pidana di berbagai kampus serta termasuk akademisi yang terlibat dalam revisi KUHP sejak awal.

 

Meski terlihat sekilas Prof Mardjono dan Wimar bergerak di bidang yang tidak berhubungan satu sama lain, namun keduanya merepresentasikan gagasan terbaik dari mengenai komunikasi publik dan reformasi hukum dari masa pemerintahan Gus Dur. Sebagai juru bicara kepresidenan, Wimar bertugas untuk menyampaikan kebijakan Presiden Gus Dur, terutama ke media luar negeri. Pada era pemerintahan Gus Dur, berbagai tantangan menghadang dari yang berbasis konflik daerah maupun penegakan hukum. Seperti merespon hasil referendum Timor Timur (kini Timor Leste) yang memutuskan berpisah dari Indonesia, konflik Papua hingga Aceh yang menuntut referendum. Sementara Prof Mardjono, sebagai anggota Komisi Hukum Nasional (KHN) bertanggung jawab menyelaraskan reformasi hukum yang derapnya tidak secepat reformasi politik sejak reformasi 1998.

 

Setelah Presiden Gus Dur jatuh dari kursi kepresidenan, Wimar tidak lagi menjadi juru bicara kepresidenan dan Prof Mardjono tetap menjabat sebagai anggota Komisi Hukum Nasional hingga dibubarkan oleh Presiden Joko WIdodo pada tahun 2014.

 

Dalam perannya sebagai juru bicara Presiden pada masa Gus Dur, Wimar telah mengkomunikasikan kebijakan Presiden sedemikian rupa sehinga mendudukkan lembaga kepresidenan sebagaimana marwahnya; yaitu sebagai institusi yang mendapat mandat dari konstitusi untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan tertinggi. Sehingga ketika lembaga kepresidenan tersebut mendapat gempuran sana-sini, respon yang diberikan oleh Presiden melalui jubirnya perlu terukur dan multi-interpretasi.

 

Meski Gus Dur dikenal sebagai individu yang senang bergurau dan luwes; komunikasi yang disampaikan oleh jubir selalu tegas dan tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Contohnya ketika pasca referendum Timor Timur tahun 1999 terjadi kerusuhan dan pelanggaran HAM, Gus Dur mengambil langkah tegas mencopot Menko Polkam Wiranto yang diduga berada di balik kerusuhan tersebut. Tidak ada usaha memperhalus posisi Presiden Gus Dur memecat Wiranto, padahal waktu itu Gus Dur naik sebagai Presiden bukanlah berdasarkan pilpres langsung, melainkan dari konsensus dan kesepakatan elit politik untuk memiliki figur yang lebih bisa mempersatukan publik.

 

Sementara itu, dengan mendirikan KHN, untuk memberikan advis dan masukan strategis di bidang hukum; terlihat ada upaya Gus Dur untuk memisahkan peran KHN versus posisi Kementerian Hukum dan HAM yang memainkan peran sebagai pembuat kebijakan sektor hukum. Seolah ada garis api yang tidak bisa ditembus antara penyusunan kebijakan sehari-hari dengan pertimbangan hukum yang perlu didengar oleh Presiden.

 

Sebagai anggota KHN, posisi Prof Mardjono cukup vital dalam memberikan agenda reformasi hukum Gus Dur. KHN secara lugas menyampaikan hasil-hasil kajiannya mengenai apa yang seharusnya dilakukan Pemerintah di berbagai sektor hukum seperti pendidikan tinggi, profesi hukum, peradilan dan penegakan hukum; terkadang dalam posisi yang diametral dengan sikap politik Pemerintah terutama pasca Gus Dur.

 

Gus Dur telah lama meninggalkan kita. Tapi dengan satu per satu berpulangnya individu yang pernah mewarnai masa pemerintahannya, kehilangan itu semakin terasa. Praktik yang kita lihat dalam merepresentasikan lembaga kepresidenan semakin jauh dari harapan. Kini, pejabat publik yang mengatasnamakan Presiden dalam narasinya ke publik acapkali menggunakan diksi yang minim respek ke lawan bicara. Masih lekat di ingatan publik, bahwa ada pejabat Istana mau menggunakan pengaruhnya untuk terjun dalam konflik partai politik dari faksi yang berseberangan dengan Pemerintah. Tak terbayangkan bila praktik seperti ini dilakukan oleh pejabat Istana pada masa Presiden Gus Dur.

 

Kemudian, hadirnya KHN di masa lalu memberikan landasan narasi dari pihak eksekutif untuk agenda reformasi hukum, baik di bidang peradilan, pendidikan tinggi maupun penegakan hukum. Dalam kajiannya di tahun 2010, KHN menyebutkan bahwa reformasi hukum pasca ‘98 masih menyisakan tunggakan pekerjaan yang belum kunjung selesai di sektor eksekutif, legislatif, peradilan, profesi serta pendidikan tinggi hukum. Terbukanya input KHN terhadap kebijakan sektor hukum ini lahir dari posisinya yang independen terhadap Pemerintah, meski tergabung dalam rumpun eksekutif. Dengan segala keterbatasannya, disain KHN adalah sedemikian rupa agar input yang diberikannya bebas dari kepentingan jangka pendek dan lebih berorientasi pada agenda reformasi hukum jangka panjang.

 

Berefleksi dari pengalamannya sebagai juru bicara kepresidenan, Wimar bertutur bahwa jatuhnya Presiden Gus Dur lebih karena penolakannya untuk mengkompromikan nilainya demi jabatan Presiden. Konsistensi pada nilai, ketimbang kompromi demi jabatan bagi diri dan keluarga, makin terlihat luntur di hari-hari ini. Kita tidak tahu apakah membiarkan anggota keluarga ikut bertarung sebagai kepala daerah maupun posisi di lembaga negara merupakan refleksi lunturnya nilai-nilai tersebut; karena manusia mudah lupa dan ahistoris.

 

Memiliki kebijakan yang jelas dan tegas, di sektor hukum dari mulai melakukan revisi UU ITE hingga memerintahkan KPK untuk mencabut keabsahan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), tidak akan menjadi persoalan pada masa lalu karena pembantu Presiden dengan sigap akan merespon perintah Presiden tersebut. Tidak ada perintah maupun kehendak Presiden yang disampaikan secara abu-abu dan multiinterpretasi oleh para pembantunya. Tidak baik berandai-andai mengenai sesuatu yang tidak mungkin terjadi, tapi apa ketiadaan institusi independen yang mampu memberikan pertimbangan hukum tanpa tersandera politik merupakan penyebab miskinnya gagasan reformasi hukum pada pemerintah kini?

 

Akhirnya, berpulangnya Wimar dan Prof Mardjono adalah penanda semakin berkurangnya teladan dari generasi terdahulu di ruang publik. Pejabat publik, dari mulai kepala daerah hingga juru bicara Istana yang memiliki kedewasaan di muka publik dalam memperlakukan lawan bicara semakin langka. Argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan tanpa tersandera agenda politik pun nyaris punah.

 

Kepergian Wimar dan Prof Mardjono menjadi pengingat pentingnya melanjutkan kedewasaan dalam komunikasi publik serta penyampaian pertimbangan hukum, terutama pada eksekutif, tanpa tersandera kepentingan politik jangka pendek. Waktu memang jarang berpihak pada mereka yang ingin mengedepankan akal sehat dalan ruang publik; tapi tanpa itu semua teladan baik yang pernah diperlihatkan oleh Wimar, Prof Mardjono dan tentunya Gus Dur menjadi semakin jauh dari publik.

 

*)Gita Putri Damayana adalah Direktur Eksekutif PSHK dan Wakil Ketua STIH Jentera Bidang Penelitian. Harus dicatat bahwa, alm Prof Mardjono Reksodiputri adalah anggota Senat Guru Besar STIH Jentera, institusi tempat penulis bernaung.

 

Artikel kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline.

Print article only

0 Comments:

« Home