Articles

Kembalinya Hutan Adat ke Tangan Masyarakat Adat Merupakan Kemenangan Bangsa Indonesia


27 May 2013

oleh: Mahisa Dwi Prastowo

 

“Hari ini adalah suatu perayaan. Suatu saat yang gembira. Seperti yang saya baca di media internasional, Abdon Nababan mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan kita sense of nationhood, memberikan kita semua rasa memiliki republik ini karena mulai memiliki hutan.”

Abdon Nababan, Sekjen AMAN

Demikian disampaikan Wimar Witoelar selaku moderator sebagai pembuka acara “Deklarasi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Hutan Adat” di Plaza Bapindo, Jakarta (27/5). Deklarasi diselenggarakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) beserta Masyarakat Sipil untuk Hutan Adat sebagai dukungan terhadap keputusan MK, yang mengembalikan hutan adat kepada masyarakat adat. Deklarasi tersebut juga bertujuan mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi, di antaranya penyelesaian konflik-konflik terkait hutan adat dan sumber daya alam di wilayah-wilayah masyarakat adat, serta pemetaan wilayah adat.

Hadir sebagai pembicara diskusi dalam deklarasi tersebut adalah Sekretaris Jenderal AMAN Abdon Nababan, Deputi V UKP4 Nirartha Samadhi, Koordinator Nasional Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif Kasmita Widodo. Sedangkan sebagai moderator ialah Wimar Witoelar dan sebagai MC adalah Nurul Aini dari Yayasan Perspektif Baru. Dalam deklarasi tersebut juga hadir Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Sandra Moniaga membacakan pernyataan resmi Komnas HAM, yang di antaranya mendukung keputusan MK, mengapresiasi AMAN dan mendorong pemerintah dan pemerintah daerah menindaklanjuti keputusan MK.

Dalam kesempatan tersebut Abdon Nababan memaparkan bahwa masyarakat adat memiliki kedudukan yang kuat di dalam konstitusi kita dan hak-hak mereka merupakan hak-hak konstitusional. Namun selama 68 tahun, pemenuhan hak-hak yang terdapat dalam konstitusi ini tidak ditindaklanjuti yang dalam hal ini hutan adat tidak dimiliki masyarakat.

Sejak dimulai gerakan masyarakat adat pada tahun 1993, puluhan ribu orang telah berjuang dengan darah dan keringat dalam gerakan pengembalian  adat ke tangan masyarakat adat. Banyak yang dipenjara dan banyak yang hingga meninggal tidak melihat jalan terang pemenuhan hak-hak mereka. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 35 Tahun 2012 yang mengembalikan hutan adat ke masyarakat adat mengobati kekecewaan masyarakat adat. Keputusan yang dibacakan pada 16 Mei 2013 lalu tersebut bukan hanya kemenangan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), namun merupakan kemenangan bangsa Indonesia.

 

“Dengan perjuangan kecil AMAN dan dua komunitas adat, kita mengembalikan bangsa Indonesia ke jalur yang sesungguhnya, jalur konstitusi,” ujar Abdon.

Abdon melanjutkan bahwa tantangan saat ini ialah ketiadaan data resmi mengenai berapa luas hutan adat dan berapa jumlah masyarakat adat yang masih hidup. Seharusnya setelah keputusan MK, presiden sebagai pimpinan eksekutif segera mengambil langkah untuk memastikan ketersediaan data masyarakat adat, wilayah adat, dan peta hutan adat. “Yang kita perlukan sekarang ada Instruksi Presiden untuk memastikan apakah dengan keputusan MK ini, kemudian peta tanah adat, yang di dalamnya ada hutan itu diurus oleh Badan Pertanahan Nasional atau tetap diurus oleh Kementerian Kehutanan,” ungkap Abdon.

Print article only

1 Comments:

  1. From Hubungan Kerajaan Malaka dengan Cina on 09 September 2013 20:08:50 WIB
    Terimakasih atas artkelnya.

Add Your Comment

Comments with fake names or email may be rejected.

Real Name:

Real Email: (will not be shown)

Message: (stay on topic)

Sorry, No HTML

Important! Please type Security Image here:

« Home