So the away game ended 0-0 - - when is the home game?

Perspektif Online
23 November 2009

Print article only

16 Comments:

1. From Ludjana on 24 November 2009 05:47:41 WIB

   My feeling ?
   
   Befuddled, dissapointed, betrayed, cheated, belittled, disowned, murdered, attacked, underestimated,
   
   
   Life goes on, like usual
   Does it ?
   
   Jelas ini beri angin kepada his "enemies"......
   

2. From Fauzan on 24 November 2009 10:41:07 WIB

   no more strong leader
   we miss JK profile
   
   reelaction soon?

3. From wimar on 24 November 2009 10:56:56 WIB

   JK? who's that?

4. From andre on 24 November 2009 11:33:14 WIB

   anticlimax
   things can be messy onwards

5. From Hamim on 24 November 2009 14:26:33 WIB

   JK is the businessman who uses the Indonesian people\'s facilities for tha advantage of his business empire.
   
   
   God forbid his comeback

6. From FH on 24 November 2009 18:41:28 WIB

   Soeharto, JK...why? then?

7. From sen on 24 November 2009 19:05:51 WIB

   more like the game score is 9 - 9 where all the goals were scored controversially or illegally.
   
   however, the referee (sby) does not want to punish anyone yet or stop the game. Meanwhile, the spectators are booing everyone including the ref.
   
   

8. From Bibeh on 24 November 2009 20:29:29 WIB

   
   Terhadap pemikiran dan usulan sejumlah anggota DPR RI untuk menggunakan Hak Angket terhadap Bank Century, saya menyambut dengan baik, agar perkara ini mendapatkan kejelasan, serta sekaligus untuk mengetahui apakah ada tindakan-tindakan yang keliru dan tidak tepat. Bersamaan dengan penggunaan Hak Angket oleh DPR RI tersebut, saya juga akan melakukan sejumlah langkah tindakan internal pemerintah, berangkat dari hasil dan temuan Pemeriksaan Investigasi BPK tersebut.
   
   Dan, yang tidak kalah pentingnya adalah percepatan proses hukum bagi para pengelola Bank Century, dan segera dapat dikembalikannya dana penyertaan modal yang berjumlah Rp 6,7 triliun itu kepada negara. Saya telah menginstruksikan Jaksa Agung dan Kapolri untuk melaksanakan tugas penting ini.
   
   ....
   
   Di samping saya telah mengkaji laporan dan rekomendasi Tim-8, saya juga melakukan komunikasi dengan 2 pimpinan Lembaga Tinggi Negara di wilayah justice system, yaitu Sdr. Ketua Mahkamah Agung dan Sdr. Ketua Mahkamah Konstitusi. Saya juga melakukan komunikasi dengan segenap pimpinan KPK, dan tentu saja sayapun telah mengundang Kapolri dan Jaksa Agung untuk mencari solusi terbaik atas kasus ini. Di luar itu, saya juga patut berterima kasih kepada para pakar hukum yang 5 hari terakhir ini, sejak Tim-8 menyampaikan rekomendasinya, juga memberikan sumbangan pemikiran kepada saya.
   
   Dalam kaitan ini, sesungguhnya jika kita ingin mengakhiri silang pendapat mengenai apakah Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto salah atau tidak salah, maka forum atau majelis yang tepat adalah pengadilan. Semula saya memiliki pendirian seperti ini. Dengan catatan, proses penyidikan dan penuntutan mendapatkan kepercayaan publik yang kuat. Dan tentu saja proses penyidikan dan penuntutan itu fair, objektif dan disertai bukti-bukti yang kuat.
   
   Dalam perkembangannya, justru yang muncul adalah ketidakpercayaan yang besar kepada pihak Polri dan Kejaksaan Agung, sehingga telah masuk ke ranah sosial, dan bahkan ranah kehidupan masyarakat yang lebih besar. Oleh karena itu, faktor yang saya pertimbangkan bukan hanya proses penegakan hukum itu sendiri, tapi juga faktor-faktor lain seperti pendapat umum, keutuhan masyarakat kita, azas manfaat, serta kemungkinan berbedanya secara hakiki antara hukum dengan keadilan.
   
   Sebelum memilih opsi atau konstruksi penyelesaian kasus ini, di luar pertimbangan faktor-faktor non-hukum tadi, saya juga menilai ada sejumlah permasalahan di ketiga Lembaga Penegak Hukum itu, yaitu di Polri, Kejaksaan Agung dan KPK. Permasalahan seperti ini tentu tidak boleh kita biarkan, dan harus kita koreksi, kita tertibkan dan kita perbaiki.
   
   Oleh karena itu, solusi dan opsi lain yang lebih baik yang dapat ditempuh adalah, pihak kepolisian dan kejaksaan tidak membawa kasus ini ke pengadilan, dengan tetap mempertimbangkan azas keadilan, namun perlu segera dilakukan tindakan-tindakan korektif dan perbaikan terhadap ketiga lembaga penting itu, yaitu Polri, Kejaksaan Agung dan KPK.
   
   ....
   
   Khusus untuk menyukseskan gerakan Pemberantasan Mafia Hukum, saya sedang mempersiapkan untuk membentuk Satuan Tugas, di bawah Unit Kerja Presiden, yang selama 2 tahun ke depan akan saya tugasi untuk melakukan upaya Pemberantasan Mafia Hukum. Saya sungguh mengharapkan dukungan dan kerja sama dari semua Lembaga Penegak Hukum, dari LSM dan Media Massa, serta dari masyarakat luas. Laporkan kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum jika ada yang menjadi korban dari praktik-praktik Mafia Hukum itu, seperti pemerasan, jual-beli kasus, intimidasi dan sejenisnya.
   
   Dalam kaitan ini, saya menyambut baik rekomendasi Tim-8 dan juga suara-suara dari masyarakat luas agar tidak ada kasus-kasus hukum, utamanya pemberantasan korupsi, yang dipetieskan di KPK, atau juga di Polri dan Kejaksaan Agung. Kalau tidak cukup bukti hentikan, tetapi kalau cukup bukti mesti dilanjutkan. Hal ini untuk menghindari kesan adanya diskriminasi dan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Apalagi kalau pemeti-esan ini berkaitan dengan praktik-praktik Mafia Hukum tadi.
   
   Masa sebagai bawahan selevel Menteri, masih tidak dapat mengerti "bahasa" Presiden?
   
   Izinkan saya mengedit sedikit paragraf yang saya anggap menarik, pakai huruf kapital. (Mohon Ampun Bapak Presiden RI).
   ....
   Oleh karena itu, solusi dan opsi lain yang lebih baik yang dapat ditempuh adalah, pihak kepolisian dan kejaksaan tidak membawa kasus ini ke pengadilan, dengan tetap mempertimbangkan azas keadilan. (ANGGAP MASALAH TIDAK PERNAH TERJADI, KEMBALIKAN SEMUA KE POSISI SEBELUMNYA, PERPPU OTOMATIS BATAL GEETHOO LHO). MULAI DENGAN LEMBARAN BARU. THIS CASE CLOSED.
   
   KE DEPANNYA, perlu segera dilakukan tindakan-tindakan korektif dan perbaikan terhadap ketiga lembaga penting itu, yaitu Polri, Kejaksaan Agung dan KPK, AGAR HAL=HAL SEPERTI INI (SALING BAKU...ANTAR PENEGAK HUKUM) TIDAK TERJADI LAGI (MUSUH BERSAMA KITA YA KORUPTOR, YA MAFIA PENEGAKAN HUKUM GEETHO LHO).
   
   KALAU ADA KASUS BARU, APALAGI SEJENIS, DI KETIGA LEMBAGA TERSEBUT, PIKIR, TELITI DAN SELIDIK MATANG-MATANG, SEBELUM DIBAWAH KE LEVEL PRESIDENCY. SUDAH TERLALU BANYAK LEMBAGA ADHOC PENEGAKAN HUKUM YANG SUDAH DIBENTUK, MANFAATKAN SAJA PENDAPAT AHLI MEREKA. GEETHO AZA KOQ REFORTMASI.
   
   .....

9. From Chandra on 24 November 2009 22:04:28 WIB

   The way he speak last night, pathetically, he struggled to keep balance between good and evil and failed to show courage. I don\'t mind to send a copy of JFK\'s book \"Profiles In Courage\" to him for free. I am beginning to lose faith to the guy I voted for.

10. From hok on 25 November 2009 01:07:30 WIB

    Saya pikir, akan lebih arif jika kita menunggu aplikasi dari pidato penjelasan presiden SBY ,daripada mereka-reka berdasarkan khayalan tanpa bukti ,lalu memberikan penilaian yg kurang tepat.
    
    Sekadar informasi, beberapa belas menit yg lalu saya baca di kompas online- waktu dini hari di indonesia-,susno duaji baru saja digantikan oleh Dr Ito Sumardi DS.
    
    Mari kita tunggu aplikasi apalagi yg akan terjadi dari apa yg dipidatokan presiden SBY terhadap kejaksaan agung dan kpk.

11. From Hakim on 25 November 2009 04:14:04 WIB

    Susno dicopot !!!
    Mutasi besar besaran di Polri
    
    We are facing exciting days ahead !
    Aren't we ?

12. From febs on 25 November 2009 09:53:02 WIB

    @sen
    
    sebenarnya kesalahan sby dalam situaasi ini(cicak vs buaya) adalah SBY memposisikan diri sbg Wasit, seharusnya SBY berperan sbg Coach cum manager spt ferguson atau wenger atau lainnnya. sehingga tanggung jawab ada di SBY, begitu jg pemahaman para aparat polri & jaksa.
    
    sy jg meliht knp hanya denny indrayana yg jadi "Juru bicara" sby utk soal ini, kemana menkominfo, mensesneg, menkopolkam, mentri hukum. Sy kasihn dgn bung denny yg "hanya" dpt gaji dan fasilitas staf ahli utk menerangkan masalah negara yg besar ini, sementara mentri yg lain santai saja berlindung diketiak sby bahkan bung denny sendiri dgn dpt gaji dan fasilitas mentri. Jadi SBY hrs mereshuflle mentri tsb dan mempertimbangkan bung denny yg penuh keringat utk kasus ini. sebenrnya jawaban pastinya krn sdr denny bukan wakil parpol, what a pity!
    
    tks
    
    
    
    

13. From jaka on 26 November 2009 04:57:28 WIB

    Sayah hanya ingin berpesan kepada para elit politik yg getol ingin menggulingkan boediono dan sri mulyani dan ujung2nya mungkin presiden sby ,melalui kasus bank century dan kpk ,untuk bersabar sampai taun 2014...supaya kami2 ini sebagai rakyat biasa tidak menjadi sebal terhadap tindakan2 anda,lalu tidak memilih anda dan partai anda pada tahun 2014.
    
    Dan untuk pak presiden ,mohon segera \'pay attention\' terhadap kepastian hukum di Indonesia, kalau anda ingin para investor menanamkan modalnya di Indonesia untuk terciptanya lapangan kerja bagi kesejahteraan rakyat.
    
    Sakitu wae dari sayah.
    
    
    
    

14. From Hamim on 26 November 2009 07:24:44 WIB

    Setuju sekali dengan "Jaka" !!!

15. From Sunu Gunarto on 28 November 2009 16:44:19 WIB

    @pak Jaka, saya juga satuju. Namun karena depe-er itu lembaga politik, jadi apapun kejadian di pusat kekuasaan selalu dibawa ke ranah politik (dipolitisir?). Tujuannya satu, untuk menjatuhkan penguasa dan menggantinya dengan penguasa baru yang separtai. Kalau depe-er diam juga salah. Biarlah depe-er ngomong apa saja, yang penting ada keseimbangan antara depe-er dan pemerintah. Tugas penguasa /pemerintah adalah mensejahterakan rakyat. Bukan melulu melayani depe-er. Maju terus pak Boed dan ibu Sri..... Kiprah anda ditunggu banyak orang.......

16. From fadil on 30 November 2009 21:21:22 WIB

    Quate : Indonesians were ''desperate'' for the President to show leadership on corruption after months of inaction from the palace. It was worse than not doing anything. He raised our hopes [ahead of the speech] and then he dashed them. At this stage, of course, we don't know the reason for that.
    
    Bener banget om. Gregetan banget rasanya ngelihat SBY yang terlalu berhati2 dan gak berani ngambil langkah yang tegas. Kalo SBY percaya sama Tim 8, seharusnya dia juga yakin kalo kebusukan2 di Polri dan Kejaksaan Agung udah terlalu banyak. Kalo udah begitu, apa susahnya ngeberhentiin Kapolri dan Jaksa Agung? Saya yakin masih banyak polisi2 yang bersih dan orang2 di luar sana yang pantes untuk ngegantiin BHD dan HS..

Add Your Comment