Articles

The AGO has returned the KPK case - a golden chance for SBY and the nation to shine

Perspektif Online
10 November 2009

 

The KPK case is a chance for SBY and the nation to shine
The 'Team of eight,' a fact-finding team appointed to review the National Police harrassment of the Corruption Eradication Commission has  confirmed on Monday that the police did not have evidence to suspect KPK's Bibit Samad Rianto and Chandra M Hamzah of receiving bribe money.
Security Chief Djoko Suyanto said that the president had asked the National Police and the Attorney General’s Office to respond to the report. 
It is time for the President to make the decision. He should make his conclusion and make major process start to roll. EIther he supports the Police case and have them prosecute the KPK pair, or he should call off police harassment and take measure to cleans the National Police and the Attorney General' Office, and rehabilitate Bibit and Chandra.
It is that simple. The case is complicated and siphoned the nation's attention away from important work. SBY's 100m day plan has met lukewarm attention because it is detached from realities of the day. But the President is a powerful man. Not because of power and money like Suharto used to have, but because of the basis of legitimacy which the electoral majority has given him. SBY is gaining international prestige, credibility that he needs to bring the Climate Change into high gear and make Indonesia's mark on the world peace processes as well as economic reform.
The KPK-Police case has been termed the "Lizard and Crocodile" case. We may call it the Crocodilegate scandal. But there are basic differences between this scandal and Washington's Watergate. This scandal is the story of greed among law enforcers, not a cynical cover-up that Nixon waged.
The President has only to look up from the details of the case, take a deep breath, and look into the world horizon. He will see clearly that the nation's destiny is on the side of the civil society, and he may use the case to accelerate reform of the National Police and the Attorney General's Office.

 

by: Wimar Witoelar

The 'Team of eight,' a fact-finding team appointed to review the National Police harrassment of the Corruption Eradication Commission has  confirmed on Monday that the police did not have evidence to suspect KPK's Bibit Samad Rianto and Chandra M Hamzah of receiving bribe money.

Security Chief Djoko Suyanto said that the president had asked the National Police and the Attorney General’s Office to respond to the report. 

The Attorney General's Office has returned the case to the police. It is time for the President to make the decision. He should make his conclusion and make major process start to roll. EIther he supports the Police case and have them prosecute the KPK pair, or he should call off police harassment and take measure to cleanse the National Police and the Attorney General' Office, and rehabilitate Bibit and Chandra.

It is that simple. The case is complicated and siphoned the nation's attention away from important work. SBY's 100m day plan has met lukewarm attention because it is detached from realities of the day. But the President is a powerful man. Not because of power and money like Suharto used to have, but because of the basis of legitimacy which the electoral majority has given him. SBY is gaining international prestige, credibility that he needs to bring the Climate Change into high gear and make Indonesia's mark on the world peace processes as well as economic reform.

The KPK-Police case has been termed the "Lizard and Crocodile" case. We may call it the Crocodilegate scandal. But there are basic differences between this scandal and Washington's Watergate. This scandal is the story of greed among law enforcers, not a cynical cover-up that Nixon waged.

The President has only to look up from the details of the case, take a deep breath, and look into the world horizon. He will see clearly that the nation's destiny is on the side of the civil society, and he may use the case to accelerate reform of the National Police and the Attorney General's Office.

 

 

Print article only

16 Comments:

  1. From Hamim on 10 November 2009 09:26:37 WIB
    Silahkan SBY.
    Terima kasih sudah buka mata kami.

    Kami cukup sabar (meskipun susah untuk nahan kesabaran kami) mengikutinya.

    Tim 8 bisa dibubarkan dengan ucapan terimakasih.

    Sekarang tinggal tunggu tindakan Presiden.

    Apa yah ?
  2. From Syueb A on 10 November 2009 13:13:18 WIB
    Seharusnya POLRI tahu diri posisi mereka, tidak perlu ngotot merasa menang sendiri. Tidak perlu menunggu diberhentikan presiden, tunjukkan jiwa ksatria anda bahwa telah gagal mengemban kepercayaan yang diberikan. Hal yang sama untuk Jaksa Agung dan jajarannya
  3. From Albert on 10 November 2009 19:45:27 WIB
    Menurut saya ini kesempatan bagus untuk membersihkan bukan hanya institusi kepolisian dan kejaksaan, tapi juga KPK. Toh KPK juga isinya manusia, bisa terjebak greed juga.

    Lanjutkan saja ke pengadilan, biar bukti-bukti yang diclaim tim 8 tidak cukup itu terkuak, dan kalau memang tidak cukup, toh yah bebas juga, tidak usah pakai SP3. Hukum bukan popularity contest.

    Yang saya tidak inginkan terjadi adalah apabila nanti di masa mendatang setiap ada kasus nanti semua terdakwanya cari simpati publik lalu bilang dijebak polisi dan jaksa.
  4. From fadil on 11 November 2009 10:42:24 WIB
    Bukan hanya Tim 8 yang bilang kalo tidak ada bukti yang cukup, Jaksa Agung pun sudah bilang kalo tidak ada bukti bahwa KPK memeras ato menerima uang suap. Masak bukti menerima suap cuma berdasarkan tiket parkir ???
    Tetapi karena gengsi dan keburu malu (itu juga kalo punya rasa malu), Jaksa Agung tetap ngotot akan ngelanjutin proses ini ke pengadilan dan meminta polisi untuk ngelengkapin bukti2nya. Jadi walaupun ngakunya menghormati rekomendasi Tim 8, pada kenyataannya Kejaksaan Agung dan Polri tetep aja cuek ngerasa dirinya yang paling bener.
    Kalo kasus ini tetep dipaksain dibawa ke pengadilan, salah satu tujuan mafia peradilan ini sudah tercapai yaitu membuat Bibit Chandra berhenti dari pimpinan KPK secara tetap. Langkah selanjutnya akan lebih mudah karena hakim-hakim kotor di PN, PT dan MA sebagai bagian lain dari mafia peradilan sudah menunggu untuk menghabisi cicak KPK dan gerakan anti korupsi lainnya.
    SBY boleh saja bersikap berhati-hati karena tidak mau dinilai mengintervensi proses hukum, tapi sekarang ini adalah waktu yang paling tepat bagi SBY untuk segera mengambil langkah TEGAS dan BENAR yang sudah ditunggu2 rakyat, yaitu :
    PECAT JAKSA AGUNG DAN KAPOLRI !!!
  5. From FH on 11 November 2009 12:07:30 WIB
    Entah by scenario atau accident yang jelas sekarang sudah jelas mana yang baik dan buruk dari institusi penegak hukum tercinta. Karena pada prinsipnya diri manusia menolak untuk berbuat tidak proper. So semakin banyak para pejabat institusi hukum ngomong semakin ketahuan mana yang nggak benar jika dilihat dari logika akal sehat. Lebih membahagiakan lagi kita punya rakyat yang jernih dan presiden yang siap \"didesak\" untuk mengambil keputusan penting.

    Inilah saatnya kita membenahi institusi hukum kita mulai dari akarnya (para pejabat tingginya) dengan resiko yang minimal bagi rakyat dan juga Presiden. Dan itulah sebenarnya keinginan kita semua. Bersyukurlah kita sudah diberikan berbagai macam kasus yang membuat kita bisa \"pintar dan melek\" serta kritis menghadapi hukum dan yang lebih dahsyat lagi lompatan pembenahan hukum sebagai akar tatanan bermasyarakat bisa dijalankan.

    Mari kita kawal momentum yang ada saat ini dengan semangat yang sering kita dengungkan di waktu lalu...sekarang atau tidak sama sekali.

  6. From Sunu Gunarto on 11 November 2009 20:34:44 WIB
    Benar-salah, baik-buruk, tiggi-rendah, sukses-gagal adalah pasangan yang selalu ada di dunia ini. Kalau dua pihak (KPK dan polisi) berperkara dan keduanya merasa benar semuanya, terus yang salah siapa / mana ? Penilaian kita tergantung pada keberpihakan kita. Kalau kita memihak pada KPK maka polisi yang salah. Sebaliknya bila kita memihak polisi,maka KPK yang salah. Tentu, keberpihakan kita didasari oleh alasan-alasan tertentu yang sifatnya sangat subyektif (karena sudut pandangnya dari diri kita sendiri). Yang menentukan benar-salah nanti ya pengadilan. Lantas kalau yang dinyatakan benar oleh pengadilan apakah berarti benar pula dihadapan Allah Swt? Ah, belum pasti juga kali. Semoga semua kejadian yang kita saksikan akhir-akhir ini menyadarkan bahwa bahwa kebenaran sejati hanyalah milik Allah Swt. Untuk bisa mendekat ke \"sana\" kita menjauhkan diri dari berbuat/bertindak/berbicara bohong. Sekali kita berbohong, untuk menutupi kebohongan itu kita berbuat bohong lagi......demikian seterusnya. Ngeri kan, kalau kita punya setumpuk kebohongan ?!

    (http://www.formulabisnis.com/?id=sunu_g)
  7. From Zul Yusuf on 11 November 2009 21:03:30 WIB
    Kita yakin ada yang tidak beres dinegeri ini.
    Polri dan Kejaksaan Agung pasti kena reformasi.
    Tapi biar saja sebentar lagi karena kita juga pingin tau apa akhirnya, apa ngaurnya beberapa hari lagi, dan apa2 lagi yang akan \"terbuka\" kepada rakyat. Saya kira ini \"hiburan\" yang paling menarik bagi rakyat yang ingin hukum ditegakkan, untuk tau beginilah negeri kita.
  8. From djaka on 14 November 2009 01:44:54 WIB
    Pak Wimar, cicak bahasa Inggris lebih tepat disebut gecko sepertinya ... .
  9. From Chandra on 14 November 2009 12:25:37 WIB
    In light of this prolonged indecisiveness let me speak up what I feel.Don't let the snowballs rolls. People despair and discontent is in a way a "death wish" for those who disregard the people's voice. @ djaka, rasanya ww bener kok, cicak itu lizard. Gecko kan artinya tokek.
  10. From dmitri on 15 November 2009 04:37:38 WIB
    "The President has only to look up from the details of the case, take a deep breath, and look into the world horizon. He will see clearly that the nation's destiny is on the side of the civil society, and he may use the case to accelerate reform of the National Police and the Attorney General's Office."

    SBY awaits another guy to do the job for him.
  11. From dmitri on 15 November 2009 04:41:50 WIB
    may i put it this way?

    in this game of chess, genius guy SBY is the King, whose moves almost resembling that of a pawn, except with options to retreat)
  12. From wimar on 15 November 2009 05:04:36 WIB
    wow! tig pendapat terakhir ini begitu tajamnya, jadi pengen digabung jadi satu nih:


    From Chandra
    In light of this prolonged indecisiveness let me speak up what I feel.Don't let the snowballs rolls. People despair and discontent is in a way a "death wish" for those who disregard the people's voice. @ djaka, rasanya ww bener kok, cicak itu lizard. Gecko kan artinya tokek.

    From dmitri
    "The President has only to look up from the details of the case, take a deep breath, and look into the world horizon. He will see clearly that the nation's destiny is on the side of the civil society, and he may use the case to accelerate reform of the National Police and the Attorney General's Office."
    SBY awaits another guy to do the job for him.

    From dmitri
    may i put it this way?
    in this game of chess, genius guy SBY is the King, whose moves almost resembling that of a pawn, except with options to retreat)
  13. From wimar on 15 November 2009 05:09:21 WIB
    Dear Messrs Chandra and Dmitri
    I assume you would not mind the use of your wise words in the PO soundbyte
  14. From Chandra on 15 November 2009 18:03:19 WIB
    Dear WW, No objection.Go ahead.
  15. From dmitri on 17 November 2009 02:03:00 WIB
    it will only be an honor, thought its more a rant than wise words, if you understand how i feel
  16. From Arif on 19 November 2009 11:28:39 WIB
    From my "perspektif":
    Mr. President, please don't play it jazz, hit that exact note, sharp & crystal clear.

Add Your Comment

Comments with fake names or email may be rejected.

Real Name:

Real Email: (will not be shown)

Message: (stay on topic)

Sorry, No HTML

Important! Please type Security Image here:

« Home