Articles

  • Disajikan dalam lima bagian, inilah wawancara TVRI dengan Yesayas Oktavianus dan Wimar Witoelar oleh Hilbram Dunar dan Budi Adiputro pada acara TVRI 'Selamat Pagi Nusantara' pagi sebelum pertandingan leg-2 final AFF

    Read ›
  • Every Sunday at 9 a.m.  Metro TV brings you Dalton Tanonaka, Rahayu Saraswati (Sara) and Wimar Witoelar in a lively exchange of opinions. The debut on November 14 covered Natural disaster reief. Obama's homecoming, Sex on the Internet. Send you email to talkindo@metrotvnews.com with comments and suggestions.

    Read ›
  • You have heard the speech before but never to such a passionate audience, 6,500 strong in the University of Indonesia Auditorium. It is both relevant to the promise of international cooperation as well as renewed faith in political leadership. More than the content of the speech, the delivery managed to release the underlying good feelings between the United States and Indonesia that have connected certain parts of the population. This was because Obama was successful to present himself as the “kid from Menteng” who made good.

    Read ›
  • Wimar menambahkan bahwa jatuhnya Presiden Wahid secara politis adalah pengalaman buruk bagi negara, tapi bukan tragedi. Karena legacy yang kuat ditinggalkan dalam penguatan demokrasi, pluralisme, demiliterisasi dan humanisme. Kalau SBY? "Jangan sampai jatuh." kata Wimar, "Gus Dur secara politis tenggelam di laut, tapi SBY kalau jatuh akan membawa negara tenggelam dalam lumpur"

    Read ›
  • Excerpts rom The Independent. read full article in Oct 31, 2010 issue. Suharto is branded the most corrupt leader of all time byTransparency International, which estimated he looted B. Suharto's 31-year rule was brutal and corrupt. Yet now they want to honour him. PKS' Anis Matta, explaining his party's startling support for Suharto said: "not all heroes are purely innocent." US SecofState Hillary Clinton: "If you want to know if Islam, democracy, modernity can coexist, go to Indonesia," Wimar Witoelar, said "It is outrageous, unspeakable, unacceptable, There is no question that the atrocities were real" 

     

     

     

     

     

     

     
    to read in sequence, start from bottom up
    WW says it is distraction and ploy by cronies to legitimise the stolen money [end The Independent]]
    8 minutes ago Favorite Reply Delete
     
    No major political figures speak out against the proposal, such as president Megawati who has reason to oppose him?
    12 minutes ago 
     
    Wimar Witoelar, said "It is outrageous, unspeakable, unacceptable, There is no question that the atrocities were real"
    15 minutes ago 
     
    PKS' Anis Matta, explaining his party's startling support for Suharto said: "not all heroes are purely innocent."
    18 minutes ago 
     
    US SecofState Hillary Clinton: "If you want to know if Islam, democracy, modernity can coexist, go to Indonesia,"
    22 minutes ago 
     
    Obama criticised Suharto's "tyranny and corruption" in his 2006 book The Audacity of Hope.
    24 minutes ago 
     
    Indonesia's guest on Heroes' Day will be Obama. He will talk of the "tolerance and pluralism" of Indonesia.
    25 minutes ago 
     
    Wimar Witoelar said: "It is a shame to the nation." But there is support:from Golkar and PKS
    29 minutes ago 
     
    Suharto is branded the most corrupt leader of all time byTransparency International, which estimated he looted B
    32 minutes ago 
     
    The Independent: Suharto's 31-year rule was brutal and corrupt. Yet now they want to honour him

     

     

     

    Read ›
  • The New York Times: Although the honor is symbolic, it could have real consequences as a repudiation of Indonesian democracy, said Wimar Witoelar, a political analyst who was a spokesman for the late Abdurrahman Wahid, who was elected president by Parliament after Mr. Suharto’s fall and is also on this year’s shortlist of heroes.

    Read ›
  • Sekarang, setiap orang bisa nyanyi atau bicara di depan kamera dan mendapat penonton instan bukan saja di Indonesia, tapi di seluruh dunia melalui social media. Mungkin, sukses di social media merupakan puncak aktualisasi. Tapi, sukses dalam ukuran uang masih harus diperolah dari dunia nyata. Sinta dan Jojo mendapat tawaran kontrak tapi masih ragu karena merasa tidak mempunyai bakat. Sesungguhnya, mereka belum tahu, sukses tidak mengikuti bakat tapi mengikuti suara terbanyak. Kalau orang bilang dia berbakat, buat apa disangkal?

    Read ›
  • Ruang penuh sesak di Hotel Nikko Jakarta menyaksikan peluncurusan situs www.srimulyani.net. Silakan nikmati dan kembangkan. Lebih daripada portal berita dan opini. ia menjadi salah satu tempat berhimpun masyarakat yang menginginkan tumbuhnya etika dan akal sehat pada pejabat publik. Pada waktu Sri Mulyani mundur dari jabatan nasional dan maju ke gelanggang internasional, ia telah menetapkan 'standard of excellence' untuk pejabat publik. Standard ini akan dijadikan patokan untuk memilih pejabat Indonesia di masa depan

    Read ›
  • Setelah AMI mundur, Golkar menyatakan kasus Century masuk peti es. Secara mendadak setelah Lebaran peti es dibuka di Metro TV dan ARB, JK, SP membuka kembali kasus yang tidak selesai itu. Yang menjadi concern mereka adalah bahwa KPK tidak mengangkat kasus Century, karena tidak menemukan indikasi korupsi. Maka terjadi konfrontasi kredibilitas antara Golkar dan KPK. Mungkin juga Golkar termotivasi oleh ancaman terhadap sekelompok wakil mereka di DPR yang dalam proses penelitian untuk suap dalam kasus Miranda Goeltom. Kemana arahnya perkembangan baru ini? Teringat pertandingan sepakbola yang berawal 1-0 untuk pihak G, dan berakhir 1-5 kalah akibat serangan balik.

    Read ›
  • Why a piece about Abdurrahman Wahid, out of the blue? In this time of doubt, acrimony and skepticism about Indonesia's reform process, it is important to recognize the strength we have gained as a nation from leaders who have made themselves available to to the widest public in our twelve years of reform. Abdurrahman Wahid clearly stands out among the heroes of our society, the icon of pluralism and democracy

    Read ›
  • Ada satu unsur yang diperlukan untuk mensukseskan gaya affiliative, yaitu sikap eklektik. Saya mulai  mengerti istilah ini dengan baik ketika Gus Dur mengatakan, " Saya suka Si Itu karena dia bersikap eklektik." Setelah menerima penjelasan dari beliau, saya  membuka internet. Disitu ada banyak penjelasan, search saja kata “eclectic.” Dari kamus, definisi eklektik adalah 'memilih dari berbagai sumber, tidak ikut satu aliran tapi mengambil yang terbaik dari berbagai sistem.'

    Read ›
  • Tiap orang punya sifat narsisistik, dan di Twitter persentase mereka (atau kami, sebab saya juga narsis) lebih besar daripada di luaran. Bagi orang narsis, hal yang paling dikuatirkan adalah bahwa dia tidak dipandang atau istilah sekarang "tidak eksis". Struktur Twitter didasarkan pada follower, makin banyak follower maka dengan sendirinya makin banyak didengar.

    Read ›
  • Rizqon Bilhuda: The film, set in Menteng, Central Jakarta, where Obama lived between 1967 and 1971 with his mother and Indonesian stepfather, focuses on the story of a young African-American child’s struggle for acceptance in a neighborhood where he is very different from local children. Producers say the story is about 60 percent fact and 40 percent fiction.

    Wimar Witoelar: for those not familiar to the Obama Story, the film offers a decent impression of his trials and tribulations and ultimate victory. The alienation of his childhood did not stop when Obama left Indonesia for the States. Living with a multi-ethnic, multicultural background, he overcame the challenges and ultimately turned pluralism from a challenge into his major strength.

    Read ›
  • Kelihatannya penentu kebijaksanaan adalah kartel politik yang menjadi wadah kerjasama antara modal besar dengan peraih suara terbesar di Pilpres. Mungkin Orang Biasa kurang senang dengan lolosnya penghindar pajak, luapan lumpur Lapindo dan kesewenangan kelompok terkaya, dan kurang fokusnya pemerintah pada persoalan rakyat. Maka pertanyaan harus dialamatkan pada Orang Biasa sendiri, bukan pada Aburizal Bakrie atau SBY, karena yang bisa mengubah keadaan hanyalah Orang Biasa. Para elite sudah puas dengan keadaan sekarang, seperti draw pada pertandingan Piala Dunia.

    Read ›
  •  

    How to Beat the Political Cartel
    By : Wimar Witoelar 
    Is there a political cartel in Indonesia> It is an intriguing question that used to reside in the realm of political scientists and underground activists. It rose to the surface when Sri Mulyani mentioned the worm in context with her struggle to keep good governance out of the intervention of vested interests. Later she substituted the term 'marriage of convenience' but the sense remained the same as cartel, that of a few parties who together control the pulse of the nation's politics.
    Later the political philosopher Rocky Gerung (this is an unauthorized label) told me that the cartel indeed is very much present around us. That is why decisions seem to take shape without warning. Or often we see the reverse case of a decision seemingly demanded by acclamation from the public side, but the authorities sidestep the issue and leave the issue open-ended. 
    We know from proven cases elsewhere that there are cartels among political parties, in the parliament, between business and government, and between military in the government. Here in Indonesia we have a powerful cartel between individuals covering areas of government, legislature, political parties, driven by individual business interests. As our democracy progresses we have fallen into the trap of allowing money to reign supreme in politics. Party formation, selection of cadres, parliament memberships, cabinet appointments all are determined by the cartel. Now becoming more powerful by the day, court cases, police arrests, attorney general prosecution are facilitated by cartel operatives given the moniker 'markus' for 'makelar kasus' (case brokers). Many of the operatives have operated before the days of the cartel, then they are either recruited or isolated. 
    It is easy to dismiss these ideas as conspiracy theory, but in the words of the wise, better to be safe than sorry. It is safer to assume the cartel exists in one form or another, then to whistle in the dark and wish the ghosts away. It is also a sounder analytical framework to assume there is a force greater than official and constitutional powers. We are often befuddled and bewildered by policies that go against the logic of the common good, while we know many public officials are good people. The puzzle need not stay longer if people no longer place too much hope in the people we have elected and the people who have been appointed under the electoral mandate. They say that in the semi-feudal society we live in ultimately the people insure their hopes in the president. When a president gets more than 60% of the popular vote that insurance is expected to be stronger. But it seems the president gets his reinsurance from a less benevolent power. 
    The people have representatives in the parliament, but in the same conversation Mr. Gerung observes that the DPR has turned into massive pile of inanimate bodies, moving only when money is waved around at them. With the debate going on about a pork barrel funding scheme, it is apparent that some parliamentarians feel they are more competent than the government in taking care of the people's needs. The dangers of legislative-executive conflict of interest are obvious but the cartel is unheedful of them because of he single-mindedness of their objective. 
    In the end it becomes difficult to separate the legislative from the executive, the legislative from the judicial. A cartel operative can be judge, jury and executioner.  
    The responsibility for healthy political life rests with political parties and the electoral mechanism to integrate them with the public needs. Indonesia has achieved a lot in the ares of political party rationalization and the functioning of an open electoral system, but somewhere along the way the soul was lost somewhere between politicians' callousness and ordinary people's suspicion of politics. As ordinary people get more disgruntled with politics, they turn to their professions and business, little knowing that the very lifestyle they enjoy would vaporize when politics takes over life completely. As the young political observer Benny Handoko said, “You may ignore politics, but politics will never ignore you.”:
    So here lies the main clue to the fight against the cartel. The struggle can be won not by radical action, but by consistent awareness to the plight of their voices, some unexpressed and some dominated by the media which is partially controlled by the cartel. The task still lies with the political parties. But competition among the parties ahas caused them to be unenthusiastic about forming a political curriculum. No party proactively campaigns for citizens needs. Instead they compete for a place in the ruling coalition, or stay as opposition without a cause. 
    The political structure is correct. Rules and regulations generally abound, but no one has the zeal to apply them except the powerless. Now the powerless can become powerful if they speak in concerted fashion. As an entry point for political novices, the call is for more knowledge and active dialogue among people uncompromised by the politrical cartel. Issues can be identified which lead to better citizenship. It is titillating but a waste of time to dwell on porn, especially when most of the discussion is on private aspects as the case. We do not want the public to continue discussing private issues in public and allow public issues to be negotiated in private between leaders of the cartel. 
    Again paraphrasing Rocky Gerung, integrity is the source of positive change. There is a huge accumulation of energy in the ordinary people currently, among others in groups like 'Kita Percaya Inegritas SMI,' ready to be channeled to productive purposes. It is not a matter of preparing Sri Mulyani for President. It is a matter of empowering the ordinary people as the rightful owners of the political system.

     

    DPR has turned into massive pile of inanimate bodies, moving only when money is waved around at them. With the debate going on about a pork barrel funding scheme, it is apparent that some parliamentarians feel they are more competent than the government in taking care of the people's needs. The dangers of legislative-executive conflict of interest are obvious but the cartel is unheedful of them because of he single-mindedness of their objective.  

     

     

    Read ›
  • Polisi menangkap Polisi, Jaksa menahan Jaksa, Hakim mengadili Hakim. Sementara masyarakat daerah semakin tribal. DPR semakin finansial. Mereka tidak bisa berfikir kalau tidak ada uang. Yang paling parah, presiden makin feodal. Lengkaplah kondisi kengerian politik hari-hari ini. Semua dikuasai kartel. Karena partai tersendat dan trias politika macet, warga yang harus bergerak.  SMI  mengajarkan kita tentang integritas. Itu hal yang paling penting. Integritas adalah sumber utama untuk energi perubahan. Akan ada periode dimana publik  menerima suatu perspektif baru.

    Read ›
  • Pemikiran individu tetap menjadi pemikiran individu dengan sekali-sekali saling memperkuat. Ini tidak jadi soal kalau kelembagaan berkembang baik di luar usaha individu. Kenyataannya tidak demikian, orang baik menjadi korban mesin politik yang lahir dalam masa Reformasi, tapi tidak berperan sama sekali dalam proses reformasi. Bahkan, politisi dan pengusaha yang besar dalam tahun-tahun terakhir ini mengambil manfaat dari negara sambil merugikan pembentukan negara yang sehat. Kebutuhan akan ”Partai Orang Biasa” sangat nyata, tapi risikonya mungkin lebih nyata lagi.

    Read ›
  • Even as our electoral system matures,  Indonesia politicians cast doubt on the efficacy of our democracy. Obama’s boyhood country has not really grown up. Ten years ago Gus Dur joked that the DPR was like a kindergarten. It is still a kindergarten, grown more raucous because the teacher does not seem to be there. With Sri Mulyani gone, the Golkar Party is continuing their quest for an  “aspiration fund” - a proposal to allocate Rp 8.4 Trillion (US.6 million) to legislators to develop their election areas

    Read ›
  • Hendaknya fraksi-fraksi di DPR menolak usulan dari Fraksi Golkar ini kecuali memang niatnya adalah mengikuti langkah oportunis Golkar. Menteri Keuangan Agus Martowardojo juga harus menolak ide ini dan memberikan penjelasan ke publik alasan penolakan. Apabila alasan penolakan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dapat dikemukakan dengan baik, niscaya publik akan setuju dan memberikan apresiasi kepada pemerintah. 

    Dana Aspirasi DPR, Pork Barrel versi IndonesiaShare
     Yesterday at 5:58pm
    dari blog: http://benhan8.wordpress.com/2010/06/04/dana-aspirasi-dpr-pork-barrel-versi-indonesia/
    BY BENHAN
    Beberapa hari ini kita membaca ataupun mendengar berita mengenai Dana Aspirasi DPR yang sebesar 15 miliar rupiah per tahun per anggota. Apalagi ini? Bukannya anggota DPR sudah dapat gaji? Apakah ini jenis tunjangan baru? Saya akan menulis sedikit berdasarkan apa yang saya tahu mengenai Dana Aspirasi DPR ini.
    Usulan Dana Aspirasi DPR ini awalnya dicetuskan oleh Fraksi Golkar di DPR. Gagasannya adalah setiap anggota DPR akan diberikan jatah alokasi dana sebesar 15 miliar rupiah per tahun untuk daerah pemilihannya (Dapil). Dana ini akan diambil dari APBN setiap tahunnya. Dengan jumlah anggota DPR 560 orang, besar anggaran untuk Dana Aspirasi DPR (DAD) ini mencapai nilai 8,4 triliun per tahun.
    Apa alasan di balik usulan DAD ini? Sederhana jawab Fraksi Golkar, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan dan percepatan turunnya dana pembangunan ke daerah yang selama ini dirasakan masih kurang memuaskan. Apakah benar motif di balik usulan DAD ini adalah keprihatinan anggota DPR terhadap rakyat di daerah? Atau ada udang di balik batu? Mari kita bahas bersama.
    Dana Aspirasi DPR ini bila dianalisa sangat mirip dengan ”pork barrel bud get” di Amerika Serikat (AS). Apa itu pork barrel? Kok daging babi dibawa-bawa dalam anggaran pemerintah, demikian mungkin pertanyaan Anda. Pork barrel memang adalah istilah dengan konotasi negatif yang dipakai untuk mengejek praktek budgeting pemerintah pusat (Federal) AS untuk proyek-proyek di distrik anggota C ongress (setara DPR) yang terpilih. Istilah “pork barrel” ini mengacu pada praktek tertentu di era sebelum Civil War (perang saudara) AS. Saat itu ada praktek memberikan budak kulit hitam se-barrel (gentong) “salt pork” (sejenis makanan dari daging babi mirip bacon) sebagai hadiah dan membiarkan mereka memperebutkan hadiah tersebut. Istilah ini dipakai karena budgeting pemerintah oleh anggota Congress untuk Dapil-nya mirip praktek tersebut. Konstituen di daerah seakan “budak yang dibeli” dan berebut dana anggaran tersebut. Dana pork barrel digunakan politisi Congress untuk “membayar balik” konstituennya dalam bentuk bantuan dana untuk proyek-proyek di daerah pemilihannya. Membayar balik dalam pengertian membalas dukungan politik yang didapatkannya sebelum ia terpilih, baik dukungan dalam bentuk suara pemilih (vote) ataupun kontribusi dalam kampanye politiknya.
    Pork barrel adalah praktek yang lazim dalam politik AS namun dikecam publik. Anggaran Federal (pemerintahan pusat) berasal dari uang pembayar pajak yang taat pajak namun juga memiliki tuntutan tinggi terhadap penggunaan uang pajak. Mereka tidak terima apabila uang pembayar pajak diboroskan untuk proyek-proyek yang tidak bermanfaat. Contoh penggunaan pork barrel yang kontroversial antara lain pembangunan jembatan di Negara Bagian Alaska. Jembatan yang menghubungkan hanya 50 penduduk di sebuah desa di satu pulau ke lapangan terbang tersebut dijuluki Bridge to Nowhere (saking tidak bermanfaatnya) menghabiskan anggaran Federal sebesar 398 juta US$.
    Pork barrel spending telah demikian mengakar di dunia perpolitikan AS sehingga walaupun dikecam tetap jalan. Saking mengakarnya praktek ini, anggota Congress AS akhirnya dinilai berdasarkan kemampuan mencairkan dana pork barrel untuk konstituennya. Yang berhasil mendapatkan dana besar dari Federal akan mendapatkan kemungkinan tertinggi untuk dipilih kembali pada pemilu berikutnya. Jadi pork barrel digunakan untuk melanggengkan status quo anggota Congress, sarana politik untuk mengamankan posisinya untuk pemilu berikutnya.
    Selain dikecam akibat pemborosan dan anggaran yang tidak tepat sasaran, pork barrel budget juga dikritik karena sering terjadi korupsi dan kolusi dalam praktek pencairan dana. Anggota Congress disinyalir menerima “kickback” (uang persenan) dari proyek-proyek yang berhasil digolkannya. Ada juga yang mendapatkan komisi dari pemerintahan daerah atau calo pemerintahan daerah (lobbiers). Karena liarnya anggaran ini, perwakilan dari daerah akan berebut sebagaimana budak-budak kulit hitam berebut hadiah salt pork. Dan karena begitu besar kuasa anggota Congress untuk menentukan alokasi dana, masing-masing perwakilan daerah akan menawarkan komisi yang tinggi demi suksesnya pencairan dana untuk kepentingan mereka.
    Apabila pork barrel budget diterapkan di sini dengan nama Dana Aspirasi DPR, hal itu berarti kita telah mencontoh politik modern AS. Sayangnya yang dicontoh adalah bagian yang jeleknya, praktek korupsi kolusi yang dilegalkan lewat kerjasama politik. Sebuah ironi di kala politisi kita sibuk mengkritik praktek neoliberalisme dalam kebijakan perekonomian AS.
    Selain masalah nilai-nilai kepantasan, DAD juga telah “berdosa” sebelum dilahirkan. Dosanya adalah melanggar UU No. 17/2003, UU No.1/2004 dan UU No.33/2004.
    UU 17/2003 menyebutkan kekuasaan pengelolaan keuangan negara ada pada Presiden dan dikuasakan pada Menteri, diserahkan kepada Gubernur/ Bupati / Walikota, bukan pada DPR. UU tersebut juga telah mengubah paradigma budgeting dari sistem lama yang berdasarkan input menjadi sistem baru yang berdasarkan kinerja periode sebelumnya. DAD malah akan mengembalikan paradigma lama.
    UU 1/2004 menyebutkan pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada Presiden/ Gubernur/ Bupati/ Walikota. Pengguna di sini adalah Kementerian dan Lembaga eksekutif. DPR sebagai lembaga legislatif tidak diatur dalam UU untuk menggunakan Anggaran. Kembali DAD melanggar UU ini.
    UU 33/2004 mengenai asas dana perimbangan yang mencakup desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. DAD menafikan prinsip desentralisasi karena alokasi anggaran dibuat oleh DPR yang ada di pusat. Hal ini melanggar prinsip otonomi daerah di mana Pemda dan DPRD-lah yang menyusun anggaran untuk daerahnya (APBD).
    Selain telah melanggar hukum, DAD juga disinyalir tidak dapat mencapai motif awalnya yaitu pemerataan pembangunan dan pertumbuhan daerah. Mengapa? Karena DAD diberikan berdasarkan jumlah wakil rakyat per Dapil. Dapil di Jawa lebih banyak daripada Dapil di pulau lainnya sehingga jumlah wakil rakyatnya paling banyak. Sementara itu daerah yang miskin di Indonesia umumnya adalah daerah-daerah terpencil dengan jumlah wakil rakyat yang relatif lebih sedikit. Dengan demikian daerah yang miskin akan mendapatkan DAD dengan jumlah yang jauh lebih rendah dibanding daerah yang relatif lebih makmur. Sebagai contoh, DKI Jakarta yang memiliki angka kemiskinan terendah yakni 3,62 persen akan memperoleh dana aspirasi Rp 315 miliar, sementara Maluku yang angka Kemiskinannya 28,3 persen hanya mendapat dana aspirasi Rp 90 miliar. Jelas usulan ini bertentangan dengan logika pemerataan yang diungkapkan DPR.
    Kesimpulannya DAD tidak lain adalah politik pork barrel untuk menjaga status quo anggota DPR dengan cara membayar balik jasa konstituen dalam kampanye sebelumnya dengan menggunakan uang negara. Dengan cara tersebut anggota DPR akan mempunyai nama harum di Dapil-nya dan memperbesar kemungkinan ia terpilih kembali di pemilu berikutnya. Praktek seperti ini sudah dilegalkan di AS dan Filipina dan terbukti memang itulah tujuannya. Motivasi yang seakan mulia hanya digunakan sebagai bungkus taktik politik di balik pengusulan DAD ini.
    Hendaknya fraksi-fraksi di DPR menolak usulan dari Fraksi Golkar ini kecuali memang niatnya adalah mengikuti langkah oportunis Golkar. Menteri Keuangan Agus Martowardojo juga harus menolak ide ini dan memberikan penjelasan ke publik alasan penolakan. Apabila alasan penolakan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dapat dikemukakan dengan baik, niscaya publik akan setuju dan memberikan apresiasi kepada pemerintah. Saat ini beberapa LSM seperti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) telah menolak usulan DAD Golkar ini.
    Silakan informasi ini didiskusikan dan disebarkan bila dirasa bermanfaat. Pendidikan publik mengenai langkah oportunis politisi Senayan ini dibutuhkan, untuk memastikan wakil rakyat kita tidak menyalahgunakan kekuasaan dengan melanggar prinsip-prinsip keadilan dan hukum di negeri ini.Hendaknya fraksi-fraksi di DPR menolak usulan dari Fraksi Golkar ini kecuali memang niatnya adalah mengikuti langkah oportunis Golkar. Menteri Keuangan Agus Martowardojo juga harus menolak ide ini dan memberikan penjelasan ke publik alasan penolakan. Apabila alasan penolakan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dapat dikemukakan dengan baik, niscaya publik akan setuju dan memberikan apresiasi kepada pemerintah. Saat ini beberapa LSM seperti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) telah menolak usulan DAD Golkar ini. 

     

     

    Read ›
  • There have been disappointments on both sides, painful reality checks. The spring of democracy in Indonesia is giving way to a long hot summer of political acrimony. Even as our electoral system gains amazing strength and draws favourable response from across the world, the results are so mediocre as to seem counterproductive. Many in Indonesia are starting to doubt the efficacy of the democratic system. Some are beginning to see that through the years as Barack Obama grew up, his boyhood country has not really grown up.

    Read ›

« Home | ‹ Previous | Next ›