Articles

  • There will be several global events In the very near future, notably APEC and the G20 in November 2014. Jokowi will be there fresh with the historic victory of democracy. Making a mark in these international events will continue his winning streak as he takes domestic action in the context of international assertiveness. Should he maintain the momentum through next year, he will do his nation and the world tremendous good by sharing his success on the environment by delivering a speech at the 2015 COP in Paris.

    Read ›
  • REDD alert Critic’s says Noway’s Diplomats have soft-pedaled President Yudhoyono, who for years has strong along the Nordic Nation, as well as UN monitors of its pay-for-promises partnerships with Indonesia, in ongoing hustle to cultivate credibility without results

    Read ›
  • Elation came with the feeling that we were coming out of the tunnel. We knew that we had done more than just successfully participate in a peaceful election.

    Read ›
  • Political analyst and commentator, Wimar Witoelar, discusses the up coming Indonesian election which will replace President Susilo Bambang Yudhuyono and says it's going to be a choice between those who would like to go back to the Suharto days and those who want to get as far away from the Suharto era as possible.

    Read ›
  • The latest polls divide the vote roughly 42 percent for Jokowi and 34 percent for Prabowo. The margin could be made smaller or wider by the inclusion of voters who have not been categorized, as discussed previously. But the margin will respond to the candidates, not the coalitions.

    Read ›
  • Because deforestation is a major source of the greenhouse gas emissions that contribute to climate change, saving Indonesia’s last-standing forests could bolster the region’s and the world’s defenses against the impacts of a changing climate. 
     
    Last May, the Constitutional Court ruled that customary forests are owned by indigenous peoples and not by the state, which would open the way for indigenous peoples to protect and care for some 40 million hectares of land across the country. But  President Susilo Bambang  Yudhoyono has been unwilling to stand up to the powerful Ministry of Forestry – intent on maintaining control over and benefiting handsomely from over 75 percent  of the country’s territory – to implement the ruling.

    Read ›
  • Laju kerusakan hutan di Indonesia terus meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir. Tumpang tindih kebijakan pemerintah pun terus menggerus luas hutan kita. Hutan sibuk dimonopoli oleh penguasan dan pemilik modal besar. Hak masyarakat adat atas hutannya termarjinalkan.  Apa kita hanya akan menutup mata? Pada 16 Juni 2013 lalu, perjuangan masyarakat terbayar sudah. Mahkamah Konstitusi melahirkan keputusan nomor 35/PUU-X/2012, yang berbunyi “hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat dan bukan lagi hutan negara”. Bagaimana kelanjutannya???

    Read ›
  • The real and important battle in this 2014 election year is not between Indonesia’s big political parties or their presidential candidates fighting for power. Below the surface, a quiet war is being waged by Indonesia’s oligarchs trying to steal democracy from the people. 

    The good news is that the people, whether they are conscious or not about this ongoing war, are putting up a fight to defend their freedoms and rights that they may succeed in stopping the powerful and wealthy elite from usurping the national democratic project that began in 1999.

    Read ›
  • Bagi AMAN tahun 2013 merupakan tahun yang cukup bersejarah bagi Masyarakat Adat di bumi Indonesia. Pasalnya, bulan Mei di tahun tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan MK No. 35 yang menjadi tonggak sejarah masyarakat adat di Indonesia, yaitu hutan adat bukan hutan negara. Ini berarti diakuinya kembali HAM masyarakat adat terhadap wilayah mereka.

    Read ›
  • Berita perpanjangan moratorium hutan di Indonesia mulai santer terdengar, baik di media nasional maupun internasional, menjelang habisnya masa dua tahun moratorium pada 20 Mei 2013 mendatang. Dikutip oleh Reuters dan The Guardian, orang dalam istana kepresidenan yang tidak disebutkan namanya bahkan sudah memberikan sinyal positif bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah setuju untuk menandatangani Surat perpanjangan moratorium hutan

     

     

    Read ›
  • Pada saat dimana diperlukan  kebijaksanaan berwawasan jauh menghadapi ketidakpastian ekonomi dunia, keputusan Presiden untuk mencalonkan Agus Martowardoyo menjadi Gubernur BI mungkin akan mengekspos indonesia pada resiko ekonomi dan menghambat reformasi Kementrian Keuangan.

    Read ›
  • Kalau tidak ada UU Anti Mafia, mereka terus mengendalikan pemerintah dan DPR, apalagi penegak hukum. Ini yang terjadi di Rusia dan Italia. Di AS pun, masih ada poilisi dikendalikan Mafia narkoba dan perjudian. Tanpa UU Mafia, yang ditangkap hanya pelaku lap[angan, bukan pengendali kriminalitas gtermasuk kriminalitas politik. Yang bisa menjadi Ketua Partai lama-lama hanya calon dari Mafia.

    Read ›
  • Global warming may yet be forestalled if leadership at the highest levels of government is strong. This will directly benefit future generations across the world. But the promise will not be met if good people cannot make a convincing case against special interests. The moment of truth faces us in the form of presidential approval for a robust REDD+ agency.

    Read ›
  • Pada 2004 tidak ada Prabowo, tapi hanya pada 2009 sewaktu Pilpres. Posisi di PDI Perjuangan pada waktu itu menjelang pencapresan, posisi saya sebenarnya lebih dekat kepada Taufik Kiemas, walaupun tidak terlalu dekat begitu. Tapi kemudian ada keputusan Partai. Di situ konsekuensi sebagai orang dalam organisasi, bahwa ketika organisasi sudah memutuskan, kita harus mengikuti. Saya tidak mau menjadi juru bicara, saya berkerja di dalam partai dan saya mengambil posisi yang memang tidak terlalu ingin untuk dilihat seperti muncul di televisi, posisi saya lebih administratif. Itu untuk yang 2009.

    Read ›
  • Meskipun mengaku tak punya angka favorit, para calon punya berbagai alasan, bahwa nomor urut yang didapatnya punya arti khusus. Misalnya Faisal Basri yang begitu happy dengan nomor urut 5nya. "Itu simbol negara  pancasila, pandawa ada lima, solat lima waktu, dan bang Biem waktu di DPD nomor urut lima lolos juga", ujar mantan rektor Perbanas ini. Sementara Jokowi yang seorang penggemar rock, merasa nomor 4 yang didapatnya membuat dirinya semakin metal. "Artinya metal menang total", ujar Joko sambil tertawa.

    Read ›
  • The Independent People’s Association Party (Partai SRI has noteworthy strengths as well as glaring weaknesses. The party’s strength is its ability to make credible claims about being able to govern with integrity and combat corruption. The party’s symbol is a traditional straw broom – evoking its intention to sweep away dirt – and it extols the example set by Indrawati as finance minister, who was the most accomplished clean governance reformer of the Yudhoyono era. The party delivers powerful messages regarding bureaucratic reform, campaign finance reform, and the emphasis of personal integrity in selecting party leaders and government officials. 

    Read ›
  • If Jakarta voters were to stop viewing politics as a spectator sport and work hard to become active participants, we would have already taken the first steps in moving away from oligarchy and putting power into the hands of the people. As always, the process is more important than the outcome.

    Read ›
  • Sedmentara partai2 ragu membuat komitmen mengenai calon Gubvernur DKI 2012 , calon independen Faisal Basri - Biem Benjamin berjalan laju dengan dukungan rieel masyarakat. Akan tetapi ada yanda bahaya dari pejabat Panwaslu. Rilis terakhir yang dikeluarkan Panwaslu tentang hasil rekapitulasi dukungan KTP sementara, dari  496.155 dukungan berkurang hingga tinggal 202.492 pendukung. Hasil ini menunjukan terjadi penyusutan sekitar 50 persen.  Terang saja rilis yang dikeluaran panwaslu ditengah proses verifikasi faktual, dimana semua tim masih bekerja keras memantau proses verifikasi,  merupakan bentuk pelanggaran etika yang seharusnya tidak terjadi.

    Read ›
  • "Namun sayangnya, peluang yang ada dengan membuat partai baru, itu malah tertutup karena pemerintah menggunakan cara legalistik untuk mematikan kesempatan partai baru mendapat status hukum," katanya.

    Ia menegaskan, pentingnya parpol baru karena partai yang ada sekarang tidak dibentuk oleh anggotanya tetapi oleh penguasa dan pemilik uang. "Untuk 2014, kita harus berjuang agar pemilu lebih terbuka untuk orang-orang yang diminati publik. Kalau bertanya pada masyarakat, mereka juga menghendaki orang-orang di luar elit politik saat ini untuk tampil," ucapnya.Pemerintah seharusnya membuka jendela politik tersebut karena pemerintah sendiri berkepentingan untuk dibantu oleh warga yang mempunyai pemikiran kritis.

    Read ›
  • Having three heroes does not necessarily mean having three presidential candidates. They have a long way to go. Dahlan Iskan and Jokowi need to have political support generated from their public base of admiration. Sri Mulyani needs to complete her World Bank service before announcing her candidacy. And the party that plans to nominate her, SRI, needs to overcome government legalistic obstacles to formalize their active network in 33 provinces, nearly 500 Kabupaten and thousands of Kecamatan. But the seeds of political insurgence have been planted. Three potential candidates have won the public imagination. And imagination is the most powerful political capital. Without imagination, politics is business as usual perpetuating the corrupt political-business oligarchy.

     

    Read ›

« Home | ‹ Previous | Next ›