Articles

  • Laju kerusakan hutan di Indonesia terus meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir. Tumpang tindih kebijakan pemerintah pun terus menggerus luas hutan kita. Hutan sibuk dimonopoli oleh penguasan dan pemilik modal besar. Hak masyarakat adat atas hutannya termarjinalkan.  Apa kita hanya akan menutup mata? Pada 16 Juni 2013 lalu, perjuangan masyarakat terbayar sudah. Mahkamah Konstitusi melahirkan keputusan nomor 35/PUU-X/2012, yang berbunyi “hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat dan bukan lagi hutan negara”. Bagaimana kelanjutannya???

    Read ›
  • Kalau sudah sesat pikir dan salah kaprah tentang pemahaman dasar atas suatu masalah, hampir pasti seterusnya bakal semakin tersesat. Kalau sudah tersesat masih keras kepala, niscaya tak akan tahu lagi jalan keluar dari rimba kesesatan. Begitu kira-kira yang dialami segelintir anggota Timwas Century DPR.

    Read ›
  • Konflik lahan di Indonesia merupakan konflik laten yang sudah terjadi ribuan tahun silam ketika Indonesia masih berada di bawah rezim kolonial Belanda. Sayangnya, kemerdekaan Indonesia tidak dapat merubah kondisi ini. Mereka yang hidup di dalam dan sekitar hutan masih saja hidup sengsara, tanpa pengakuan. Yang diuntungkan hanyalah elit, dan pengusaha-pengusaha yang “giat menagih” ijin penggunaan dan perluasan lahan ke Kementerian Kehutanan. Alhasil, terjadilah tumpang tindih ijin lahan hutan yang justru semakin memperuncing konflik.

    Read ›
  • Kesempatan memilih Presiden ini kesempatan yang langka diberikan kepada rakyat dimanapun. Di dunia hanya Indonesia yang mempunyai sistem pemilihan Presiden pada skala yang begitu besar. Jadi kalau itu dipakai untuk mengikuti cerita2 yang membohongi seperti pro Golkar, pro melupakan HAM, nanti menyesal. Jangan sampai menyesal. Kita sekarang memilih pemimpin yang bisa bicara dengan rakyat. Jangan yang hanya bicara melalui mesin kampanye.

    Read ›
  • The article “Governor Jokowi: A Choice, not an Echo” published in this newspaper on February 6 attracted attention, both positive as well as negative. As in all democratic propositions, opinion must be divided. Some valid reactions to a Jokowi presidential candidacy are based on the concern that it would be difficult to get off the ground as the PDIP matriarch, Megawati, is not necessarily open to the idea unless she is assured control of the party ticket by having her proxy as the running mate.

    The article is not really about Jokowi but about the need for drastic action on climate change, which requires a paradigm shift away from politics as usual. It is about citizens making a choice for concerted action. We invite political engagement – voting - to meet the crucial challenges of this and the next generation.

    The fundamental problem today is greed, exemplified by the two leading candidates-to-be for the presidency. Politics is the instrument of greed. But politics is also the instrument for reform.

    Read ›
  • Masyarakat adat diasumsikan sebagai masyarakat yang kurang berpendidikan dan tidak memiliki daya melawan kekuatan besar, menjadi korban perampasan wilayah adat. Menteri Kehutanan memberi legalitas bekerjanya konsesi (penguasaan wilayah) yang menguasai dan mengelola luasan tanah kehutanan untuk mengusahakan hutan dalam skala raksasa.

    Perampasan wilayah adat terjadi ketika perusahaan pemegang Konsesi atau instansi pemerintah membatasi/melarang akses rakyat atas hutan dalam wilayah adatnya hingga mengusir masyarakat adat dari (sebagian) wilayah adatnya, baik dengan atau tanpa program permukiman kembali (resettlement).

    Read ›
  • The real and important battle in this 2014 election year is not between Indonesia’s big political parties or their presidential candidates fighting for power. Below the surface, a quiet war is being waged by Indonesia’s oligarchs trying to steal democracy from the people. 

    The good news is that the people, whether they are conscious or not about this ongoing war, are putting up a fight to defend their freedoms and rights that they may succeed in stopping the powerful and wealthy elite from usurping the national democratic project that began in 1999.

    Read ›
  • Clearly in the long run, forest degradation is more serious than any other issue. That is not to say human rights and corruption should be downplayed, because they go hand in hand with forest degradation. All are based on greed. And the main instrument of greed is politics.

     

    This year of 2014 brings an opportunity to use politics as a means to escape the worst scenario of our generation. By exercising the right to vote, we can reject representatives of the old system of greed and choose fresh candidates. We would want the elections to provide a choice, not an echo. Currently all candidates are echoes of each other. Except Jokowi, leader in many informal polls.

    Read ›
  • Perubahan iklim dan cuaca ekstrim sedang melanda dunia. Terbukti kasus Polar Vortex, seperti kasus yang digambarkan dalam film The Day After Tomorrow, bukanlah sebuah kisah fiksi. Terjadinya Polar Vortex di sejumlah kota di Amerika, baru-baru ini, menyebabkan badai salju dan penurunan suhu yang cukup ekstrim, hingga minus 50 derajat celcius. Sedangkan suhu di Kutub Selatan hanya mencapai minus 30 derajat celcius.

    Read ›
  • Adanya kebijakan ekonomi politik yang mengandalkan sumber daya alam sebagai kontributor utama perekonomian dengan menentapkan sektor – sektor produksi yang membutuhkan lahan luas seperti migas, perkebunan, pertambangan dan hutan tanaman industri menjadi kendala tersendiri dalam pelestarian lingkungan khususnya hutan.

    Read ›

« Home | ‹ Previous | Next ›